Menteri Ekstremis Israel Berkhianat, Gencatan Senjata Terancam

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Pemerintah Penjajah Israel pada Kamis (16/1/2025), masih menunda untuk secara resmi menyatakan kesepakatan gencatan senjata-pembebasan sandera yang diumumkan sehari sebelumnya oleh mediator telah dicapai dengan Hamas.

Penjajah bersikeras bahwa rincian gencatan senjata masih harus diselesaikan. Mereka malah menuding Hamas memberikan hambatan pada menit-menit terakhir dalam negosiasi.

Pimpinan Mossad David Barnea, kepala tim negosiasi Israel yang dikirim ke Doha pada Sabtu malam, masih berada di ibu kota Qatar pada Kamis sore, menurut seorang pejabat yang mengetahui pembicaraan tersebut. 

Baik AS maupun Qatar — yang menjadi perantara kesepakatan tersebut — mengumumkan pada Rabu malam bahwa kesepakatan telah dicapai untuk mengakhiri perang selama 15 bulan di Gaza yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, tetapi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menunda berkomentar secara terbuka. Dia mengatakan, hanya akan melakukannya ketika persyaratannya telah diselesaikan.

Meski demikian, sebagian besar pejabat Israel mengindikasikan bahwa kesepakatan tersebut hampir merupakan kesepakatan yang sudah selesai. Apa yang belum selesai yakni  pertempuran politik internal yang terjadi menjelang pemungutan suara kabinet dan kabinet keamanan yang tertunda setidaknya beberapa jam.

Israel kembali mengkhianati perjanjian saat Kantor Perdana Menteri mengeluarkan pernyataan pada Kamis pagi yang menuduh Hamas menarik diri dari beberapa perjanjian dan menciptakan "krisis" dalam menyelesaikan kesepakatan tersebut.

"Hamas mengingkari kesepahaman dan menciptakan krisis di menit-menit terakhir yang menghalangi tercapainya kesepakatan," kata kantor Perdana Menteri dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan dalam bahasa Inggris dan Ibrani. "Kabinet Israel tidak akan bersidang sampai para mediator memberi tahu Israel bahwa Hamas telah menerima semua elemen perjanjian tersebut."

Laporan lain di media Israel menyatakan bahwa penundaan dalam pertemuan kabinet disebabkan oleh upaya untuk mendapatkan dukungan dari Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich, yang mengancam akan keluar dari pemerintahan bersama dengan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir jika perang berakhir.

Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang merupakan ketua Partai Zionisme Religius,  mengecam kesepakatan gencatan senjata tersebut. Dia menggambarkan,  apa yang terjadi merupakan "kesepakatan yang buruk dan berbahaya bagi keamanan nasional Negara Israel."

"Bersama dengan kegembiraan dan kegembiraan besar atas kembalinya setiap orang yang diculik, kesepakatan itu membalikkan banyak pencapaian perang," katanya, seraya menambahkan bahwa pencapaian ini dibeli dengan mengorbankan darah Israel.

Ia mengungkapkan, keberlanjutan Partai Zionisme Religius dalam koalisi  akan terjadi dengan memulai kembali kampanyenya melawan Hamas hingga kemenangan penuh setelah berakhirnya kesepakatan. Smotrich mengungkapkan, kemenangan sebagai penghancuran Hamas dan kembalinya semua sandera ke rumah mereka.

Netanyahu dilaporkan telah menekan Smotrich untuk menolak seruan dari sesama Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben Gvir agar keluar dari pemerintah usai persetujuan kesepakatan itu.

Pada Senin, Ben Gvir mengklaim bahwa dia telah berulang kali menggagalkan kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas selama tahun lalu. Dia juga meminta Smotrich untuk bergabung lagi dengannya dalam menggagalkan kesepakatan yang muncul.

Pemerintah akan memiliki mayoritas untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata bahkan jika Smotrich dan Ben Gvir tidak mendukungnya di kabinet. Meski demikian, Netanyahu dilaporkan mencari dukungan seluas mungkin untuk perjanjian itu.

Jika kedua partai sayap kanan itu keluar dari koalisinya, pemerintah akan kehilangan dukungan dari mayoritas anggta Knesset. Orang-orang di sekitar Netanyahu yakin Ben Gvir tidak akan meninggalkan pemerintahan tanpa Smotrich. Hal tersebut menjadi alasan mengapa tekanan diberikan kepada Smotrich, menurut Channel 13.

Berita Kan melaporkan bahwa Netanyahu telah menawarkan Smotrich dan Ben Gvir "keuntungan untuk hak" sebagai imbalan agar mereka tetap berada di pemerintahan.

Keuntungan tersebut akan berarti pembangunan permukiman di Tepi Barat dan peningkatan keamanan, kata laporan itu. Ditambahkan pula, Smotrich dan Ben Gvir sama-sama dapat mengklaim penghargaan atas pembangunan tersebut, sehingga tawaran tersebut menarik bagi Ben Gvir, yang jika tidak, akan melihat Smotrich mengambil semua penghargaan.

Menteri Luar Negeri Inggris pada Kamis mendesak kabinet Israel untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera di Gaza, dengan memperingatkan bahwa kini bukan saatnya untuk mundur.

Dalam pernyataannya di hadapan House of Commons (DPR Britania Raya), David Lammy menegaskan pentingnya persetujuan akhir atas kesepakatan tersebut.

“Saat kabinet Israel bersidang, saya mendesak mereka untuk mendukung kesepakatan ini. Sekarang bukan waktunya untuk mundur. Kedua belah pihak harus melaksanakan setiap fase dari kesepakatan ini secara penuh dan tepat waktu,” ujarnya kepada para anggota parlemen.

Rapat kabinet Israel yang dijadwalkan pada Kamis untuk meratifikasi kesepakatan gencatan senjata Gaza ditunda, karena pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu menghadapi penolakan dari sekutu-sekutunya yang berasal dari sayap kanan ekstrem.

Dengan menyinggung situasi kritis di Jalur Gaza setelah 15 bulan serangan Israel, Menteri Luar Negeri Inggris itu menyatakan bahwa warga Gaza telah "benar-benar terperangkap dalam neraka di bumi."

Seraya mengatakan bahwa sejarah konflik itu "penuh dengan peluang yang terlewatkan," Lammy menilai akan menjadi "tragedi" jika kesempatan yang ada saat ini disia-siakan.

“Kita harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, bukan hanya untuk gencatan senjata tetapi juga untuk perdamaian yang abadi,” tambahnya.

“Setiap sandera harus dibebaskan sebagaimana diatur dalam kesepakatan. Setiap bantuan yang dijanjikan untuk Gaza harus sampai kepada mereka yang membutuhkan,” ujar Lammy.

Ikuti Whatsapp Channel Republika