Ancaman Menteri Ekstremis Israel Soal Gencatan Senjata di Gaza

REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT --  Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir mengumumkan pada Kamis (16/1/2025),  partainya Otzma Yehudit yang berhaluan ekstrem kanan akan meninggalkan pemerintahan koalisi jika perjanjian gencatan senjata yang baru-baru ini dimediasi dengan Hamas disetujui.

Ben Gvir mengkritik keras kesepakatan tersebut. Ben Gvir menuding kesepakatan tersebut  sebagai sikap sembrono. Dia mengklaim bahwa kesepakatan tersebut mencakup konsesi yang merusak pencapaian penjajahan Israel. "Kesepakatan tersebut melibatkan pembebasan ratusan pembunuh, pemulangan ratusan ribu penduduk Gaza ke sektor utara, termasuk ribuan teroris, penarikan diri dari Rute Philadelphia, dan gencatan senjata," ungkap dia seperti dilaporkan Al Mayadeen.

Menurut Ben Gvir, kesepakatan tersebut telah mengakhiri semua pencapaian Israel dan tidak menjamin pembebasan semua sandera. Dia menekankan posisi partainya, Otzma Yehudit, di bawah kepemimpinannya, tidak akan menggulingkan Netanyahu atau bekerja sama dengan pihak kiri demi melawan pemerintah.

Meski demikian, menteri ekstremis tersebut mengaku tidak dapat tetap menjadi bagian dari pemerintahan yang menyetujui kesepakatan yang memberikan hadiah besar bagi Hamas dan berisiko mengalami bencana lain seperti 7 Oktober.

Jurnalis Channel-12 Israel Liel Dafna menyatakan bahwa sikap Ben Gvir bertujuan untuk menarik Bezalel Smotrich, pemimpin Partai Zionis Religius, dan anggota Knesset Likud agar menentang perjanjian tersebut. Dafna mencatat bahwa Ben Gvir belum mengundurkan diri untuk mempertahankan tekanan pada koalisi sambil berusaha menggalang penentangan tambahan terhadap kesepakatan tersebut.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim pada Kamis bahwa krisis menit terakhir dengan Hamas telah menunda persetujuan perjanjian yang sangat dinanti-nantikan untuk menghentikan pertempuran di jalur Gaza dan membebaskan puluhan tawanan.

Kantor Netanyahu menyatakan bahwa Kabinet Israel tidak akan bersidang untuk menyetujui perjanjian tersebut sampai Hamas mencabut tuntutan  baru-baru ini. Pemerintah Israel menuduh Hamas mengingkari aspek-aspek tertentu dari kesepakatan tersebut untuk mendapatkan konsesi lebih lanjut.

Hal ini terjadi saat Netanyahu menghadapi tekanan internal yang meningkat sehubungan dengan kesepakatan gencatan senjata. Sekutu sayap kanan utamanya telah menyatakan penentangan keras terhadap kesepakatan tersebut meskipun itu akan mengeluarkan para tawanan dari Gaza.

Itamar Ben Gvir secara terbuka menolak perjanjian tersebut, sementara Bezalel Smotrich, pemimpin partai Zionisme Religius, menyuarakan kekhawatirannya pada X Rabu malam. Smotrich menyebut kesepakatan itu "buruk dan berbahaya" bagi pendudukan Israel dan menuntut "kepastian mutlak" bahwa militer dapat melanjutkan operasi di Gaza jika diperlukan.

Keluarnya faksi Ben Gvir dan Smotrich dari koalisi Netanyahu akan mengganggu stabilitas pemerintah, yang berpotensi menyebabkan pemilihan umum lebih awal. Hal tersebut dinilai  merupakan pemicu yang cukup baginya untuk terus melakukan genosida terhadap warga Palestina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika