Pemeriksaan Kesehatan Gratis Segera Dimulai, Semua Penduduk Indonesia Dapat Tanpa Kecuali

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera memulai program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang menyasar 280 juta orang. Dengan kata lain, semua penduduk Indonesia menjadi sasaran dari program ini dengan target 100 juta orang mendapatkan skrining di tahun ini.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti banyaknya orang yang tidak pernah skrining sebelumnya. Misalnya, 62,6 persen penduduk di atas 20 tahun tidak pernah periksa gula darah, 61,6 persen penduduk tidak pernah cek kolesterol, dan 32,6 persen orang tidak pernah cek tekanan darah.

"Kenapa ini dilakukan? Karena sehat itu jauh lebih murah daripada sakit," kata Budi dalam acara penyampaian program quickwin bidang kesehatan di Kementerian Kesehatan, Rabu (22/1/2025).

Dia pun mengatakan bahwa pemeriksaan kesehatan gratis adalah program nasional dengan jangkauan terbesar, karena diperuntukkan bagi sekitar 280 juta orang. Sedangkan program lain seperti yang berkaitan dengan stunting hanya mencakup 25 juta, dan imunisasi dasar lengkap untuk sekitar 50-60 juta penduduk.

Budi mengatakan, ada tiga jenis cek kesehatan gratis. Satu di antaranya sudah berjalan sejak dulu yakni pemeriksaan gratis khusus misalnya untuk balita, yang mencakup cek gizi, tinggi dan berat anak, serta untuk ibu hamil.

Kemudian adalah skrining kesehatan gratis saat ulang tahun bagi penduduk usia di bawah 6 tahun serta 18 tahun ke atas, yang akan dilaksanakan di puskesmas dan klinik yang bekerja sama dengan BPJS. Bagi yang melewatkan kesempatan skrining gratis pada saat ulang tahunnya, kata Budi, masih bisa mendapatkan skrining gratis dalam kurun sebulan setelahnya.

Budi melanjutkan, untuk anak sekolah, yakni 7-17 tahun, pihaknya memberikan skrining gratis pada saat mereka masuk sekolah di tahun ajaran baru.

Adapun untuk tatalaksana penyakit setelah skrining, perlu kepesertaan BPJS Kesehatan. Dia mencontohkan, jika setelah skrining ditemukan bahwa orang itu diabetesnya masih ringan, hal itu masih dapat ditangani puskesmas dengan obat gratis.

"Tapi kalau diabetesnya sudah parah, dia kan masuk ke rumah sakit. Nah dia harus punya BPJS. Kalau dia nggak punya BPJS, dia bayar sendiri," katanya.

Adapun untuk sosialisasinya agar sampai di berbagai lapisan masyarakat, Budi mengatakan bahwa pihaknya memanfaatkan media sosial melalui konten-konten lucu yang sedang tren, karena banyaknya penduduk yang mengakses konten semacam itu di gawainya.

Selain itu, dia menambahkan, pihaknya juga menggandeng organisasi masyarakat, misalnya Muslimah NU dan 'Aisyiyah, sebagai upaya mempromosikan secara mulut ke mulut. Menurutnya, Kemenkes butuh ibu-ibu sebagai promotor, karena mereka yang paling peduli kesehatan keluarga.

Budi mengatakan, kick off program ini menunggu pelantikan kepala daerah yang baru. Hal ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan dukungan penuh dari kepala daerah yang akan menjabat.

“Kepala daerahnya kan bakal diganti. Kalau kita jelasin ke kepala daerah yang lama, kemudian diganti, kita mesti ngulang lagi. Jadi waktu itu usulannya kita tunggu dahulu sampai mereka dilantik,” ujar Budi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika