Subsidi Gas Industri Lanjut Lagi, HGBT Bakal Dinaikkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan dampak kebijakan subsidi gas industri yang tertuang dalam Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Kebijakan itu kini dilanjutkan meski dengan sejumlah revisi. Menperin meyakini hal itu akan secara langsung membantu mewujudkan pertumbuhan ekonomi delapan persen sesuai yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengungkapkan pada tahun 2020-2023, dampak positif HGBT terhadap sektor industri tercatat sebesar Rp 247,26 triliun, meliputi peningkatan ekspor sebesar Rp 127,84 triliun, peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp 23,3 triliun, serta adanya penurunan subsidi pupuk sebesar Rp 4,94 triliun.

“Kebijakan HGBT yang diberikan kepada industri juga memberi nilai tambah sebesar enam kali lipat,” kata Agus di Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Ia mengatakan, berkaca pada kinerja sektor industri pengolahan nonmigas, pada kuartal III 2024, sektor tersebut masih menjadi kontributor utama dalam PDB Indonesia, dengan kontribusi sebesar 17,18 persen, dan pertumbuhan sebesar 4,84 persen.

Kemudian, nilai ekspor sektor pengolahan pada tahun 2024 mencapai 196,55 miliar dolar AS, atau 74,25 persen dari total ekspor nasional.

Selain itu, investasi yang diserap di sektor tersebut tercatat sebesar Rp 515,7 triliun, setara dengan 40,9 persen dari total investasi nasional. Sedangkan serapan tenaga kerjanya mencapai 20,01 juta orang pada tahun lalu.

“Sektor industri pengolahan nonmigas berkontribusi sangat signifikan terhadap perekonomian kita, sehingga kita perlu terus memperkuat dan memastikan pertumbuhannya. Perlu dukungan maksimal untuk mengoptimalkan kinerjanya, salah satunya melalui keberlanjutan penerapan HGBT,” kata Menperin.

Adapun berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 255 Tahun 2024 tentang Pengguna Gas Bumi tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, terdapat tujuh sektor industri penerima HGBT, meliputi industri pupuk (empat perusahaan), industri petrokimia (56 perusahaan), industri oleokimia (10 perusahaan), industri baja (67 perusahaan), industri keramik (69 perusahaan), industri kaca (18 perusahaan), dan industri sarung tangan karet (empat perusahaan).

Sehingga pemerintah mengalokasikan subsidi gas kepada 228 perusahaan dengan kuota mencapai 890,24 billion british thermal unit per day (BBTUD).

Adapun realisasi penyerapan gas bumi di tahun 2023 mencapai 80,10 persen. Rendahnya serapan gas oleh industri pengguna disebabkan oleh penerapan surcharge oleh pemasok dan kuota gas yang dikenai HGBT. Setelah kuota habis, harga gas naik menjadi harga pasar. Hal ini menjadikan industri mengurangi serapan HGBT.

Revisi HGBT

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut kebijakan harga gas bumi murah yang dikenal dengan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) kemungkinan tidak lagi sebesar 6 dolar AS per MMBtu (juta meter kubik). Walaupun demikian, ia memastikan penerima HGBT tetap untuk tujuh sektor industri, yaitu industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

“HGBT sudah tidak lagi enam dolar AS, karena sekarang harga gas dunia lagi naik. Terus yang kedua, untuk HGBT bahan bakunya dari gas itu harganya lebih rendah dari gas yang dipakai untuk energi,” kata Bahlil menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Bahlil memperkirakan gas yang dipergunakan untuk energi harganya kurang lebih 7 dolar AS per MMBtu, sementara gas yang dipergunakan untuk bahan baku sekitar 6,5 dolar AS. Terkait industri-industri yang bakal menerima harga gas murah, Bahlil menyebut keputusan soal itu sudah final.

“Sektor-sektornya itu saja, tidak diperluas. Pernah diminta (diperluas, red.), tetapi kami lagi menghitung antara produksi dan permintaan dalam negeri. Tujuh sektor sudah final,” ujar Menteri ESDM.

Terlepas dari itu, Bahlil menyebut kemungkinan kebijakan harga gas bumi murah untuk tujuh sektor industri itu akan berlaku selama lima tahun, tetapi bakal dievaluasi setiap tahun.

“Kami membuatnya antara bukan setahun, tetapi mungkin beberapa tahun, apakah lima tahun dilakukan evaluasi, tetapi dia akan evaluasi per tahun,” sambungnya.

HGBT merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan harga gas bumi lebih murah kepada beberapa sektor industri. Kebijakan itu berlaku sejak 2020 dan berakhir pada Desember 2024. Berkat kebijakan itu, tujuh sektor industri penerima HGBT dapat membeli gas bumi dengan harga 6 dolar AS per MMBtu.

Dalam kesempatan terpisah, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menyatakan kebijakan subsidi HGBT mampu menurunkan biaya komponen energi dari total modal produksi sebesar 23-26 persen.

Kehadiran HGBT telah memberikan multiplier effect yang besar seperti investasi baru dan penyerapan jumlah tenaga kerja di samping kontribusi pembayaran pajak kepada negara.

Asaki berharap pemerintah segera memperpanjang kebijakan HGBT untuk industri keramik nasional pada Januari 2025, mengingat subsidi tersebut sangat vital bagi sektor ini, karena tergolong membutuhkan banyak energi untuk produksi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika