Sikap Tegas Yordania dan Mesir Tolak Rencana Trump Gusur Warga Gaza ke Negara Mereka

REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN —Yordania dan Mesir pada Ahad (26/1/2025), menegaskan kembali penolakan mereka terhadap rencana menggusur warga Palestina setelah seruan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membersihkan jalur Gaza.

“Prinsip-prinsip kami jelas, dan posisi teguh Yordania untuk menegakkan kehadiran Palestina di tanah mereka tetap tidak berubah dan tidak akan pernah berubah,” kata Menteri Luar Negeri Ayman Safadi pada konferensi pers bersama di Amman dengan Sigrid Kaag, Koordinator Kemanusiaan dan Rekonstruksi Senior PBB untuk Gaza.

Ayman menegaskan, penolakan Yordania terhadap rencana pemukiman kembali merupakan hal yang teguh dan penting untuk mencapai stabilitas dan perdamaian yang dicari semua.“Solusi untuk masalah Palestina terletak di Palestina; Yordania adalah untuk warga Yordania, dan Palestina adalah untuk warga Palestina,” tambah Safadi seperti dikutip Anadolu Ajansi.

Menlu mengatakan bahwa Yordania berharap dapat bekerja sama dengan Pemerintah AS untuk mencapai perdamaian di wilayah tersebut. Senada dengan Yordania, Mesir juga menolak seruan Trump untuk memukimkan kembali warga Palestina di luar wilayah mereka.

Mesir dinilai tidak dapat menjadi bagian dari solusi apa pun yang melibatkan pemindahan warga Palestina ke Sinai, kata Kedutaan Besar Mesir di Washington, mengutip sebuah artikel opini yang diterbitkan oleh Duta Besar Motaz Zahran di majalah AS, The Hill, pada Oktober 2023.

Menggambarkan Gaza sebagai tempat penghancuran, Trump pada Sabtu mengatakan, “Kita (harus) membersihkan,” daerah kantong Palestina dan memukimkan kembali warga Palestina di Yordania dan Mesir.

“Saya lebih suka terlibat dengan beberapa negara Arab dan membangun perumahan di lokasi yang berbeda di mana mereka mungkin dapat hidup dengan damai untuk sebuah perubahan,” kata Trump kepada para wartawan di dalam pesawat Air Force One.

“Anda berbicara tentang mungkin satu setengah juta orang, dan kami hanya membersihkan semuanya dan berkata, 'Anda tahu, ini sudah berakhir,'” tambahnya.

Usulan Donald Trump muncul sepekan setelah perjanjian gencatan senjata berlaku di Gaza pada 19 Januari. Kesepakatan tersebut menghentikan sementara genosida Israel yang telah menewaskan lebih dari 47.000 orang Palestina, sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 111.000 orang sejak 7 Oktober 2023.

Serangan Israel telah menyebabkan lebih dari 11.000 orang hilang, dengan kehancuran yang meluas dan krisis kemanusiaan yang telah merenggut nyawa banyak orang tua dan anak-anak dalam salah satu bencana kemanusiaan global terburuk yang pernah ada.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada bulan November tahun lalu untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika