Gegara Genosida, Israel Dihantui Bencana Ekonomi: Penjelasan Pengamat Zionis

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Sumber senior di Kementerian Keuangan pemerintahan Israel mengatakan, APBN Israel bernilai besar yang dialokasikan pada tahun 2025 untuk rekonstruksi permukiman di utara dan selatan “dibekukan.” Dengan begitu, Pemerintah zionis  tidak akan dapat persetujuan membangun kawasan jajahan mereka di sana.

Media Yedioth Ahronot menambahkan bahwa parlemen Israel tidak menyetujui anggaran pemerintah untuk tahun 2025 “sudah menyebabkan kerusakan yang signifikan terhadap perekonomian, sementara kekhawatiran Kementerian Keuangan saat ini adalah bahwa Israel akan dikelola selama seperempat tahun penuh dengan anggaran sementara, sehingga anggarannya untuk setiap bulan Januari dan Februari.” Pada bulan Maret, setara dengan 1/12 anggaran asli pemerintah tahun 2024.

Namun, akuntan senior Kementerian Keuangan Israel memutuskan untuk mengalokasikan anggaran yang lebih rendah dari itu, karena khawatir akan adanya kebutuhan untuk membiayai kebutuhan lain dengan anggaran sementara. Juga untuk membuat cadangan yang bertujuan untuk mencegah gangguan terhadap anggaran negara.”

Yedioth Ahronot memberitakan, “Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa kesenjangan antara anggaran awal tahun 2024 dan anggaran tahun 2025 berjumlah sangat besar yaitu 100 miliar shekel (27,6 miliar dolar AS), yang berarti terdapat kekurangan yang signifikan dalam anggaran yang dapat digunakan. kuartal pertama tahun ini, dan akibatnya adalah kerusakan pada layanan yang diperoleh Israel dari berbagai sumber, dan banyak program baru yang dimasukkan dalam anggaran tahun 2025.”

Peringatan bencana ekonomi

Sumber ekonomi terkemuka pemerintah Israel menyatakan, “ada kekhawatiran nyata mengenai kemungkinan bahwa anggaran pemerintah tidak akan disetujui sampai batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang, 31 Maret.”

Sumber tersebut mengatakan, “Jika hal itu terjadi, maka akan menjadi sebuah bencana.” Kegagalan pemerintah untuk menjalankan seluruh anggaran yang diperlukan selama perang, dengan defisit yang sangat besar dan tugas-tugas keamanan khusus yang tidak dapat dilaksanakan, akan menyebabkan kerugian besar. Juga mengakibatkan kerusakan besar pada perekonomian, keamanan, dan pertahanan.

Dampak ekonomi, jasa, dan media Israel, serta ekspektasi negatif terhadap peringkat kredit Israel digambarkan oleh tiga lembaga: Moody's, Fitch, dan S&P. Menurut mereka, kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan anggaran sementara juga akan mengakibatkan kerusakan yang sangat serius terhadap keamanan, baik di bidang persenjataan, bidang rencana penguatan kekuatan militer dan perekrutan tentara, dan kebutuhan untuk memperluas perlindungan di perbatasan, termasuk perbatasan timur, dan Tepi Barat.

Kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan anggaran sementara “telah menjadi nyata di kementerian-kementerian israel,” Namun menurut sumber-sumber di kementerian perekonomian (Keuangan, Perekonomian, Tenaga Kerja, Kesejahteraan, Pertanian, Kesehatan, dan Transportasi), kerusakan ekonomi akan semakin parah dalam dua bulan ke depan karena tidak akan mungkin untuk melaksanakan kegiatan baru apa pun yang direncanakan untuk tahun ini.

Pembahasan anggaran berjalan lambat

Menurut undang-undang anggaran, pemilu akan diumumkan dalam waktu 100 hari. Pemerintahan akan dijalankan dengan anggaran sementara untuk jangka waktu tidak kurang dari tujuh bulan.

Perlu dicatat bahwa pembahasan anggaran dan undang-undang rekonsiliasi saat ini dilakukan di lima komite di Knesset dengan lambat, meskipun hanya ada sekitar dua bulan tersisa untuk persetujuan akhir anggaran pemerintah. Bab-bab dalam undang-undang rekonsiliasi belum disetujui. Data anggaran final belum disampaikan kepada Komite Keuangan dan oleh karena itu belum disetujui.

Dalam konteks ini, Ketua Komite Keuangan, Anggota Knesset, Moshe Givni, menegur pejabat Kementerian Keuangan beberapa hari lalu, yang memberikan data parsial dan ketinggalan zaman kepada komite yang dipimpinnya. Hal ini menunjukkan bahwa defisit anggaran adalah masih di angka 4,4 persen. Padahal perwakilan Kementerian Keuangan sebelumnya telah melaporkan bahwa mereka mengumumkan di hadapan komite bahwa mereka bermaksud menaikkannya menjadi 4,9 persen.

Peningkatan defisit anggaran tahun 2025 diperkirakan terutama disebabkan oleh persetujuan pemerintah atas rekomendasi Komite Nagel untuk segera meningkatkan anggaran keamanan sebesar 6 miliar shekel (277 juta dolar AS), di samping anggaran tambahan yang diperlukan untuk rekonstruksi wilayah utara dan membayar kompensasi kepada para pengungsi dan kompensasi kepada perusahaan, dalam beberapa bulan mendatang.

Inggris yang biasanya dukung, kini tolak Amerika

Inggris, Senin (27/1, menolak usul kontroversial Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina dari Jalur Gaza ke Yordania dan Mesir.

Warga sipil Palestina seharusnya dapat kembali ke rumah mereka, membangun kembali kehidupan mereka, dan melanjutkan hidup mereka," kata juru bicara Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dalam satu arahan lobi.

Dia menolak pandangan kontroversial yang disuarakan Trump pada Sabtu (25/1) itu.

Pemimpin AS tersebut memandang sudah saatnya "membersihkan" Jalur Gaza yang terkepung dan merelokasi warga Palestina ke Yordania dan Mesir.

Juru bicara PM Keir Starmer itu lebih lanjut mengatakan: "Seperti yang telah dikatakan menteri luar negeri, bagi warga Gaza yang begitu banyak kehilangan nyawa, rumah, atau orang-orang terkasih, 14 bulan terakhir konflik telah menjadi mimpi buruk yang nyata. Itulah sebabnya Inggris terus mendorong adanya resolusi untuk konflik di Gaza."

Perang genosida Israel terhadap wilayah kantong Palestina tersebut menyusul serangan lintas batas Hamas pada 7 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 47.000 warga Palestina tewas.

Akibat kekejaman Israel itu, banyak warga Palestina yg terpaksa meninggalkan Jalur Gaza yang terkepung dalam keadaan hancur total.

Ikuti Whatsapp Channel Republika