Perintah Eksekutif Trump Ancam Aktivis Pro Palestina, Organisasi Yahudi Serukan Perlawanan

REPUBLIKA.CO.ID,WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald J Trump menandatangani perintah eksekutif pada Rabu (29/1/2025) waktu setempat yang menginstruksikan badan-badan federal untuk mengidentifikasi semua otoritas sipil dan hukum yang tersedia untuk memerangi antisemitisme. Perintah eksekutif tersebut bahkan mencantumkan agar mereka mencari cara untuk mendeportasi para aktivis anti-Yahudi yang melanggar hukum.

Perintah tersebut, dilaporkan oleh The Post, mengharuskan para pemimpin lembaga dan departemen untuk memberikan rekomendasi kepada Gedung Putih dalam waktu 60 hari dan menguraikan rencana Departemen Kehakiman untuk menyelidiki grafiti dan intimidasi pro-Hamas, termasuk di kampus-kampus.

“Mahasiswa Yahudi telah menghadapi rentetan diskriminasi yang tak henti-hentinya; penolakan akses ke area dan fasilitas umum kampus, termasuk perpustakaan dan ruang kelas; serta intimidasi, pelecehan, dan ancaman fisik dan penyerangan,” demikian isi perintah tersebut.

“Merupakan kebijakan Amerika Serikat untuk memerangi anti-Semitisme dengan penuh semangat, dengan menggunakan semua perangkat hukum yang tersedia dan sesuai, untuk menuntut, mencopot, atau meminta pertanggungjawaban para pelaku pelecehan dan kekerasan anti-Semit yang melanggar hukum.”

Perintah eksekutif tersebut menyerukan deportasi warga asing - termasuk pelajar dengan visa - yang melanggar hukum sebagai bagian dari protes anti-Israel setelah Operasi Badai Al Aqsa pada 7 Oktober 2023 yang memicu genosida Israel di Jalur Gaza.

Perintah eksekutif tersebut mendapat penentangan dari organisasi Yahudi pro Palestina, Jewish Voice for Peace. Organisasi yang kerap melancarkan demonstrasi anti genosida Israel tersebut menganggap apa yang dilakukan Donald Trump merupakan kelanjutan dari 'Perang Salib' untuk menghancurkan kebebasan dan demokrasi. 

"Perintah Eksekutif ini menyerukan deportasi para aktivis anti-perang yang bukan warga negara, dengan fokus utama pada para pelajar. Ini adalah upaya keji untuk menabur ketakutan dan menghancurkan perbedaan pendapat politik terhadap genosida Israel yang didukung AS terhadap warga Palestina di Gaza,"ungkap JVP dalam pernyataan resminya di laman jewishvoiceforpeace.

Menurut organisasi ini, perintah Donald Trump bertujuan untuk memajukan agenda anti-imigran sayap kanan yang lebih luas. JVP pun mengimbau para pejabat dan administrator universitas untuk melawan upaya pihak-pihak yang hendak memberlakukan perintah eksekutif yang otoriter, inkonstitusional, dan penuh kekerasan.

"Kami menyerukan kepada para pejabat terpilih, administrator universitas, dan semua orang yang memiliki hati nurani untuk dengan berani menolak perintah ini,"ujar JVP.

Lebih lanjut, JVP menulis, Perintah Eksekutif ini diambil langsung dari halaman-halaman laporan Project Esther milik Heritage Foundation, sebuah yayasan sayap kanan, berisi  cetak biru untuk menggunakan pemerintah federal dan lembaga-lembaga swasta demi membongkar gerakan solidaritas Palestina dan masyarakat sipil AS yang lebih luas, dengan kedok “memerangi antisemitisme”.

Menurut JVP, taktik ini dibangun untuk mengganggu gerakan bersejarah untuk pembebasan Palestina di seluruh AS - termasuk di kampus-kampus - sebelum kemudian menggunakan taktik yang sama untuk menyerang berbagai gerakan keadilan sosial yang progresif.

The Heritage Foundation, pemerintahan Trump, dan kekuatan-kekuatan sayap kanan di negara ini dinilai sebagai penyokong terbesar antisemitisme dan kekerasan terhadap warga Yahudi Amerika.

JVP menegaskan, Donald Trump, kelompok sayap kanan, dan kelompok ultra-konservatif seperti Heritage Foundation tidak pernah melindungi orang-orang Yahudi.

"Mereka tidak peduli dengan keselamatan orang Yahudi, dan tindakan mereka juga tidak melindungi komunitas Yahudi. Tindakan presiden seperti Perintah Eksekutif ini menginstruksikan kepedulian nyata terhadap keselamatan Yahudi sebagai gada untuk menyerang hak-hak dasar dan kebebasan, untuk menutup pengorganisasian hak-hak Palestina, dan untuk memajukan agenda MAGA,"tulis JVP merujuk pada agenda anti imigran Donald Trump yakni Make America Great Again.

Stefanie Fox, Direktur Eksekutif Jewish Voice for Peace mengaku akan mendukung para demonstran mahasiswa yang dengan berani mempertaruhkan nyawa dan karir akademis mereka untuk menyelamatkan nyawa dan menuntut diakhirinya penghancuran Gaza oleh militer Israel.

"Sebagai orang Yahudi, kami menolak untuk menjadi pion dalam pengambilalihan otoriter sayap kanan. Trump dan kroni-kroninya tidak peduli dengan keselamatan orang Yahudi - pada kenyataannya, mereka dan kaum Nasionalis Kulit Putih yang mendukung mereka adalah ancaman terbesar bagi orang Yahudi Amerika. Mereka melancarkan kampanye melawan semua orang yang cukup berani untuk menantang kekuasaan mereka.”

Benjamin Kersten, seorang mahasiswa Yahudi di UCLA yang bergabung dengan perkemahan mahasiswa menentang genosida militer Israel pada musim semi lalu. “Perintah Eksekutif ini memiliki potensi untuk mencabik-cabik komunitas kami, menghancurkan kehidupan teman-teman sekelas saya, dan menjadi preseden yang memungkinkan terjadinya serangan otoriter terhadap kelompok mana pun yang menentang agenda MAGA,"tegas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika