Rakyat Menjerit Sulit Dapatkan LPG 3 Kg, Sindir Jargon 'Oke Gas, Oke Gas'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sejumlah masyarakat mengeluhkan karena harus mengantre panjang untuk mendapatkan gas LPG 3 kilogram atau gas melon. Bahkan ada warga yang menyinggung soal slogan 'oke gas' presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat masa kampanye dulu.

Pantauan Republika di salah satu pangkalan LPG 3 KG di Sukmajaya, Kota Depok antrian gas sempat mengular. Di mana tampak warga menenteng gas hingga 20-25 meter dari pangkalan.

Salah seorang warga Sukmajaya, Depok Biah (36) mengaku sudah mencari di beberapa titik untuk gas melon. Ia pun mengungkapkan keadaan harus mengantre gas memprihatinkan.

“Merdeka kayak mana ini? melarat iya. Oke gas ini mah dicari dari tadi subuh suruh ke sana suruh ke situ akhirnya baru dapat di sini setelah tiga titik, tapi ini masih antre panjang,” kata Biah, Selasa (4/2/2025).

Pihaknya pun khawatir apabila kebijakan tersebut masih berlaku hingga bulan puasa tahun ini. “Mampus kita ini, kalau antre batal puasa ini sampai antri puasa. Ini pekerjaan kita tinggal, kan kita kerja juga bukan ngantre doang,” katanya.

Pihaknya pun sempat menyindir 'oke gas' jangan jadi jargon semata. Pasalnya, ia mengaku kesulitan apabila gas di rumahnya habis namun tak bisa lagi membeli di pengecer.

“Jangan cuma 'oke gas' di GBK sana tapi ini 'oke gas' di mana-mana. Seumapa malam kan kita kadang abis gas pulang malam suami pulang kerja mau masak mie tapi gas abis kan biasanya beli di warung kalau sekarang gimana? Menderita iya ya,” katanya.

Pihaknya pun berharap ada kebijakan dari Presiden Prabowo terkait gas melon tersebut. Menurutnya banyak masyarakat kecil yang terdampak akibat kebijakan pendistribusian gas melon tersebut.

“Ini namanya merdeka tapi rakyat yang menderita ini namanya kasihan pak, kita rakyat kecil ini yang biasa dagang, ibu-ibu rumah tangga juga pagi pagi nggak ada gas bingung apalagi kan buat masak untuk anak sekolah,” katanya.

“Iya (minta tolong) selesaikan masalah ini, rakyat kecil, jangan rakyat besar mulu yang ditengok masyarakat kecil juga ditengok,” katanya menambahkan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Yuli (33) ia mengaku pasrah dan akan menutup warung seblaknya apabila tak mendapatkan stok gas.

“Buat jualan jual seblak, masih ada satu si di rumah buat cadangan tapi sudah mau habis. Mana belum dapet dari tadi antre nggak dapat kalau antre nggak dapat yaudah lah saya tutup warung ajalah,” katanya.

Disinggung soal dirinya yang sempat menyanyikan oke gas di tengah-tengah dirinya mengantre, “No gas, gas-nya nggak ada kalau ada gasnya oke gas,” katanya.

Wakil Ketua DPR DPR Sufmi Dasco Ahmad mengklaim tidak ada kelangkaan gas elpiji 3 kg atau biasa disebut gas melon. Dasco menyebut stok gas melon masih tersedia di pasaran.

Hal itu disampaikan Dasco merespons kebijakan pelarangan pengecer menjual gas LPG 3 kilogram. Kebijakan itu malah memantik kelangkaan gas melon di lapangan.

"Stok tidak langka, stok ada, stok terkonfirmasi tidak langka," kata Dasco kepada wartawan di DPR, Selasa (4/2/2025).

Dasco menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tak mengeluarkan kebijakan yang menyebabkan gas melon sulit diperoleh masyarakat. Dasco menyebut kesulitan masyarakat itu direspons Presiden Prabowo dengan mengizinkan lagi pengecer menjual gas melon.

"Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu, tapi melihat situasi dan kondisi tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali," ujar Dasco.

Masyarakat hingga saat ini tak bisa membeli gas elpiji di toko-toko kelontong karena harus membeli di pangkalan resmi gas LPG 3 kg dengan mengakses laman https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg atau menghubungi call center 135. Bahkan pembeliannya disertai fotokopi KTP.

Hal ini merupakan dampak kebijakan Menteri ESDM Bahlil yang melarang penjualan gas melon di pengecer. Bahlil mewajibkan penjualan dilakukan oleh pangkalan resmi. Kebijakan yang membuat masyarakat menderita ini akhirnya disudahi setelah Presiden Prabowo turun tangan.

Pada Selasa sore, Presiden Prabowo Subianto memberikan tiga arahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar subsidi LPG 3 kilogram tepat sasaran. Arahan itu diberikan Prabowo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

"Arahan Bapak Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, di tata kelolanya harus baik, yang ketiga rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai menemui Presiden Prabowo, di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Bahlil menyebutkan bahwa Presiden Prabowo telah memberi arahan sejak Senin (3/2/2025) malam terkait kebijakan larangan penjualan LPG 3 kg oleh pengecer yang berdampak pada sulitnya masyarakat mendapatkan 'gas melon' tersebut. Karena kebijakan tersebut, masyarakat harus mendapatkan LPG 3 kg dari pangkalan, bukan dari pengecer yang lokasinya berdekatan dengan permukiman warga.

Menurut Bahlil, Presiden memberi arahan agar akses masyarakat untuk mendapatkan LPG 3 kg tidak boleh terlalu jauh. Di sisi lain, Bahlil menilai penataan subsidi LPG harus dilakukan, agar tidak terjadi pemborosan anggaran dan kebocoran di tingkat distribusi.

Sebagai solusi, pemerintah telah mengubah sistem distribusi LPG di tingkat pengecer dengan mengubah status mereka menjadi subpangkalan yang lebih mudah diawasi.

"Jadi harus dapat jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita ubah dari yang tadinya pengecer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengecer dengan mengubah nama menjadi subpangkalan," kata Bahlil.

Pengecer yang kini berubah nama menjadi subpangkalan dibekali aplikasi Pertamina yang bernama MerchantApps Pangkalan Pertamina.

Melalui aplikasi tersebut, pengecer bisa mencatat siapa yang membeli, berapa jumlah tabung gas yang dibeli, hingga harga jual dari tabung gas tersebut.

"Kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita (pantau lewat) aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual, dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini masa kita mau biarkan?" kata Bahlil pula.

Ikuti Whatsapp Channel Republika