Ehud Barak Serukan Rakyat Israel Turun ke Jalan untuk Gulingkan Benjamin Netanyahu

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Ehud Barak, mantan Perdana Menteri pemerintah pendudukan Israel, menyerukan percepatan persiapan untuk pembangkangan sipil skala besar dan tanpa kekerasan di Israel, untuk menjatuhkan pemerintahan Netanyahu. "Kita harus menjatuhkan Pemerintahan Netanyahu sebelum menjerumuskan kita semua ke dalam jurang tirani yang gelap dan korup," kata Barak.

Barak mengatakan dalam sebuah artikel yang diterbitkan di surat kabar Israel Haaretz, "Netanyahu sedang dalam masalah, dan menghadapi tantangan besar, yaitu: Hamas masih menguasai Jalur Gaza, dan dia juga menghadapi tantangan mengenai dimulainya kembali pertempuran di Gaza, dan dia menghadapi undang-undang penghindaran (Dari dinas militer untuk Haredim), anggaran, dan tekanan untuk membentuk komisi penyelidikan resmi atas peristiwa 7 Oktober, semua hal ini mengancam keberlangsungan pemerintahan Netanyahu, dan itu adalah baik."

Menurutnya, keberlangsungan Netanyahu di pemerintahan menyebabkan Israel kehilangan kebebasan dan identitas. "Karena itulah saya menyerukan penggulingan pemerintahan Netanyahu."

Trump minta Netanyahu tuntaskan kesepakatan

Barak menambahkan bahwa "Presiden AS Donald Trump, setelah kedatangan utusannya ke Timur Tengah, Steve Witkoff, memaksa Netanyahu untuk melaksanakan perjanjian gencatan senjata. Trump akan meminta Netanyahu untuk menyelesaikan kesepakatan sampai akhir, dan itu akan tidak mungkin untuk melanjutkan pertempuran skala penuh di Gaza."

Ia menambahkan bahwa nantinya akan ada kekuatan Arab yang masuk ke tempat kejadian dengan persetujuan dan partisipasi dari Otoritas (Palestina) dan dukungan dari Liga Arab, Amerika Serikat dan Dewan Keamanan PBB, sehingga akan muncul alternatif bagi Hamas dan kekuatan perlawanan itu akan semakin mendapatkan tempat di Palestina.

Barak mengatakan isu pemindahan warga Gaza ke luar Palestina akan menguap. Tidak akan ada aneksasi di Gaza atau Tepi Barat, Israel kemudian akan menerima senjata dan mengancam Iran, dan terlepas dari semua ini, Trump nantinya akan mencari kesepakatan nuklir yang lebih baik.

Perjanjian pertahanan Arab Saudi

Barak menegaskan bahwa Arab Saudi akan memperoleh perjanjian pertahanan dan siklus bahan bakar nuklir, di bawah pengawasan Amerika, dan proses normalisasi akan berlangsung antara Arab Saudi dan "Israel."

Amerika Serikat akan menerima sekitar 600 miliar dolar dalam investasi Saudi, dan mungkin Hadiah Nobel Perdamaian. Bagi Trump, ini adalah bagian dari paket yang lebih luas, yang mencakup penghentian perang di Ukraina dan menghindari konfrontasi fisik dengan China.

Tak berlanjut

Perang di Jalur Gaza, Palestina, tidak akan berlanjut setelah kesepakatan gencatan senjata tahap pertama karena tentara Israel masih ditawan, kata seorang petinggi Hamas kepada Ria Novosti.

"Saya mengesampingkan kemungkinan perang akan berlanjut setelah tahap pertama," kata Musa Abu Marzouk, wakil kepala kantor politik kelompok perlawanan Palestina, Hamas.

Menurut dia, perang berhenti bukan karena pemimpin Israel Benjamin Netanyahu cinta damai, tetapi karena masih banyak tentara Israel yang menjadi tawanan.

"Secara total, lebih dari 60 tentara Israel masih menjadi tawanan perang," kata Musa.

Dia berpendapat Israel kemungkinan akan menyetujui kesepakatan gencatan senjata tahap kedua untuk mengamankan pembebasan tentara mereka.

"Oleh sebab itu, tentara Israel tidak akan berperang selagi rekan mereka ditahan," kata dia.

Musa menambahkan bahwa selama ini Israel berperang untuk membebaskan perempuan, orang sakit, dan warga sipil, tetapi tidak untuk membebaskan tentara.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengatakan bahwa perundingan tahap kedua akan dimulai pada 3 Februari.

Media Barat sebelumnya melaporkan bahwa Israel tidak berniat mengutus negosiator ke Doha untuk membahas tahap kedua gencatan senjata dengan Hamas.

Komentar Trump

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin (3/2) mengatakan tidak menjamin gencatan senjata di Jalur Gaza dapat bertahan, sehari sebelum dirinya menjamu pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih.

"Saya telah melihat orang-orang dianiaya. Tidak seorang pun pernah melihat hal seperti itu. Tidak, saya tidak memiliki jaminan bahwa perdamaian akan terwujud," kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval.

Trump dijadwalkan bertemu Netanyahu pada Selasa, yang menjadi kunjungan resmi pertama pemimpin negara asing ke Gedung Putih sejak ia menjabat bulan lalu.

Media Israel mengatakan bahwa Netanyahu batal mengirimkan tim perundingan ke Qatar untuk membahas fase kedua perjanjian gencatan senjata Gaza pada Senin hingga dirinya bertemu Trump.

Tahap pertama perjanjian yang sedang berlangsung mencakup gencatan senjata selama enam pekan, di mana gelombang tahanan dibebaskan oleh Israel dan Hamas saat Israel menarik pasukannya keluar dari daerah berpenduduk di Gaza.

Berdasarkan ketentuan gencatan senjata, tahap pertama dapat diperpanjang selama para pihak melanjutkan negosiasi mereka untuk mencapai tahap kedua dari kesepakatan tersebut.

Ketentuan tersebut mencakup pembebasan sandera lebih lanjut, termasuk tentara Israel laki-laki.

Semua pasukan Israel yang tersisa diharapkan akan mundur dari Gaza selama tahap kedua, dan gencatan senjata sementara akan menjadi permanen.

Ketika ditanya apakah ia akan mendukung aneksasi Israel atas Tepi Barat yang diduduki, Trump mengatakan mempertimbangkan usulan tersebut.

"Baiklah, saya tidak akan membicarakan hal itu. Negara ini memang kecil dalam hal wilayah," katanya.

"Sebenarnya, wilayah ini cukup kecil, dan sungguh menakjubkan bahwa mereka mampu melakukan apa yang telah mereka lakukan. Jika Anda memikirkannya, mereka memiliki banyak kekuatan otak yang cerdas, tetapi wilayah ini sangat kecil, tidak perlu diragukan lagi," tambahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika