Jenderal Iran Sebut Strategi Jitu Perangi Israel

REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Mohammad Baqeri mengatakan persatuan di antara negara-negara Arab adalah “satu-satunya cara” untuk memerangi agenda agresif dan ekspansionis Israel di kawasan tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat bertemu dengan Laksamana Abdullah Khamis Al Raisi, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Kesultanan Oman (SAF), di Teheran pada hari Selasa, sebagaimana diberitakan Kantor Berita IRNA.

Jenderal Baqeri memuji persahabatan lama antara Iran dan Oman, dan mencatat bahwa para pemimpin kedua negara telah bekerja keras untuk memperkuat hubungan mereka. Pihaknya senang dengan kerja sama militer antara kedua negara yang terus meningkat, terutama mengingat perkembangan terkini di kawasan.

Ia menekankan perlunya meningkatkan keamanan maritim di Selat Hormuz dan Laut Oman untuk memerangi penyelundupan dan memastikan stabilitas.

Jenderal Baqeri mengundang Oman untuk bergabung dalam latihan angkatan laut “Sabuk Keamanan Maritim” yang akan datang, menekankan pentingnya bekerja sama untuk mengatasi tantangan keamanan.

Jenderal tersebut juga menunjukkan potensi perluasan kerja sama di berbagai bidang, termasuk pelatihan militer, upaya antiterorisme, dan pertukaran budaya.

Sementara itu, Laksamana Al Raisi mengatakan bahwa hubungan antara Iran dan Oman dibangun atas dasar saling percaya. Ia menegaskan kembali komitmen Oman untuk memperkuat hubungan bilateral, khususnya dalam masalah militer dan keamanan.

Kedua pemimpin militer tersebut mengutuk agresi Israel di wilayah tersebut, khususnya rencananya untuk mengusir paksa warga Palestina dari tanah air mereka di Gaza.

Houthi bersiap serang Israel

Gerakan Ansarullah Yaman, atau Houthi, menegaskan pihaknya siap bertindak melawan Israel jika Tel Aviv kembali melancarkan serangan militer ke Jalur Gaza dan melanggar kesepakatan gencatan senjata.

"Jari kami siap sedia di pelatuk, dan kami siap merespons langsung jika rezim Zionis mengintensifkan serangannya ke Gaza," kata Pemimpin Houthi Abdul Malik al-Houthi dalam siaran televisi, Selasa.

Ia memperingatkan bahwa terlepas dari sebesar apa dukungan Amerika Serikat, Israel akan menghadapi konsekuensi keamanan, militer, maupun ekonomi jika eskalasi konflik kembali terjadi.

Invasi baru Israel terhadap Gaza dipastikan tak akan mudah bagi petinggi rezim Zionis Benjamin Netanyahu, kata al-Houthi.

Pemimpin Houthi itu juga mengecam rencana Presiden AS Donald Trump mengusir paksa rakyat Palestina dari Jalur Gaza yang ia sebut sebagai "proyek destruktif dan agresif" yang bertujuan merebut tanah Palestina dari umat Islam.

Menurutnya, rencana tersebut tak akan selesai dengan mencaplok Masjid Al-Aqsa, tapi juga akan berlanjut dengan bahkan pencaplokan Mekah dan Madinah.

Al-Houthi juga memperingatkan para pemimpin Arab yang mau bekerja sama dengan AS bahwa mereka akan sangat rentan ditinggal AS jika kepentingan Gedung Putih mengharuskannya.

Pakistan mengecam Netanyahu

Pakistan mengecam pernyataan provokatif pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu tentang membangun negara Palestina di Arab Saudi.

Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar dalam pembicaraan telepon dengan Menlu Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, Senin (10/2), juga menegaskan kembali komitmen Islamabad terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Arab Saudi serta dukungan bagi perjuangan Palestina.

Menlu Saudi berterima kasih atas “dukungan Pakistan yang konsisten terhadap kesucian dan keutuhan Kerajaan."

Kedua menlu juga sepakat untuk segera mengadakan pertemuan luar biasa para menlu Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk membahas perkembangan situasi di Gaza.

Dalam pernyataan terpisah pada Ahad (9/2), Dar mengatakan Pakistan "sangat yakin bahwa rakyat Palestina memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk mendirikan negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967, dengan Al Quds Al Sharif (Yerusalem timur) sebagai ibu kotanya."

"Setiap usulan yang berupaya menggusur atau merelokasi rakyat Palestina dari tanah air leluhur mereka tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, resolusi PBB, serta prinsip keadilan dan kewajaran," katanya.

Sebelumnya, Netanyahu menyebut Saudi dapat mendirikan negara Palestina di wilayahnya.

Pernyataan itu dia sampaikan ketika menanggapi syarat yang diajukan Saudi terkait normalisasi hubungan dengan Israel.

Presiden AS Donald Trump, yang adalah sekutu Netanyahu, mengatakan Washington akan “mengambil alih” Gaza dan “memukimkan” kembali warga Palestina di Mesir dan Yordania.

Pernyataan Netanyahu dan Trump tersebut menuai kecaman luas dari Palestina, negara-negara Arab, dan banyak negara lain di seluruh dunia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika