Erick Thohir Hormati Kejagung Usut Kasus Korupsi Pertamina Patra Niaga
Kejagung umumkan kerugian negara kasus minyak mentah Rp 193,7 triliun pada 2018-2023.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir angkat bicara mengenai penetapan tersangka Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan. Erick mengaku, menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait penetapan tersangka Riva Siahaan dalam kasus minyak mentah di Kejaksaan Agung (Kejagung).
"Oh, kita kan sudah sampaikan bahwa memang penegakan hukum kita harus hormati. Semua proses hukumnya pasti kita dukung," ujar Erick usai peresmian acara Layanan Bank Emas Pegadaian dan BSI di kantor pusat Pegadaian, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).
Erick pun menekankan, Kementerian BUMN terus berkolaborasi dengan Kejagung dalam upaya pemberantasan korupsi di lingkungan BUMN. Erick menyampaikan, Kementerian BUMN dan Kejaksaan Agung telah bersinergi dalam mewujudkan program bersih-bersih BUMN.
"Selama ini kita sama Kejagung sudah terus bekerja sama memberantas korupsi Asabri, Jiwasraya, dan lain-lain. Jadi ya kami menjaga proses hukum dan semuanya secara transparan," ucapnya.
Terkait penunjukan pelaksana tugas (plt) dirut PT Pertamina Patra Niaga, Erick menyebutkan, hal itu masih akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan pihak terkait. "Belum, nanti kita konsultasikan. Kan ada nanti komut, ada dirut, nanti kita konsultasi, kita diskusi juga seperti apa nanti TPA proses berikutnya," kata Erick.
Riva Siahaan adalah satu dari tujuh tersangka kasus skandal korupsi impor minyak mentah dan produk kilang di anak perusahaan PT Pertamina. Kejagung mengumumkan nilai kerugian keuangan negara dalam kasus itu mencapai Rp 193,7 triliun sepanjang 2018-2023. Adapun penyidik mulai menangani kasus minyak mentah sejak Oktober 2024.
Ikuti Whatsapp Channel Republika