Wapres Gibran Ucapkan Pantun ke Kepala Daerah, Pakar Bilang Begini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan menilai, sindiran Wapres Gibran Rakabuming Raka terhadap 10 kepala daerah yang absen di retret kurang tepat. Menurut dia, sebagai wapres, Gibran harus bersikap lebih mengayomi dan mendinginkan suasana.

"Kalau gak salah pantun tapi pantunnya itu kan gak keluar tuh kita masih belum dengar isi pantunnya (secara lengkap). Tapi ada pantun kalau betul pantun itu bentuknya sindiran terhadap 10 peserta dari PDIP seluruhnya," kata Djohermansyah saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Guru besar IPDN tersebut menilai, pantun yang dilantunkan Gibran itu kurang elok. Dia mengatakan, Gibran seharusnya menampilkan sosok yang lebih mengayomi.

"Saya kira kalau sebagai pemimpin bangsa baiknya itu sifatnya itu ngayomi dan ngemong jadi bukan menyindir-nyindir dengan kata-kata yang tak elok lah… Ya jadi harus lebih menenangkan, mendinginkan ya bukan memanas-manaskan atau menyindir-nyindir itu bukan pemimpin yang besar ya sepatutnya segitu bukan pemimpin besar," ucap Djohermansyah.

Dia menilai, para kepala daerah yang tak hadir itu bisa ikut retret gelombang kedua. "Toh juga ada gelombang kedua yang akan diputar ya jadi misalnya gak apa-apa (tidak datang) nanti mungkin akan ikut juga gelombang kedua bersama-sama dengan yang telah diputuskan oleh MK itu. Nah itu lebih baik gitu pemimpin itu harus bijak," kata Djohermansyah.

Adapun kepala daerah yang tak ikut reret di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang pada 21-28 Februari 2025, terdiri sembilan dari Bali dan satu dari Asmat, Papua Selatan. Djohermansyah mengatakan, apabila kepala daerah tersebut tak terima dan akhirnya tak mendukung rencana pemerintah pusat akan merepotkan.

"Kalau gak terima nih kepala daerah itu satu Bali itu kan jadi report kita, kalau mereka semuanya tidak mendukung pemerintah kan susah kita? ke Bali itu orang asing ke Bali itu wisata yang paling nomor satu di Indonesia itu di Bali kalau mereka gak dukung kebijakan pemimpin perusahaan di Bali ya kan susah kita," katanya.

Disinggung apakah ada pengaruh karena tensi politik antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, Djohermansyah tak menampik hal tersebut. Namun, menurut dia, masalah personal kepala daerah tak ikut retret harusnya tak dibawa ke ranah itu.

"Iya, tapi ini kan politik itu kan gak boleh pribadi, gak boleh dibawa ke personal, ya kan kalau Bapaknya dengan Bu Mega ada persoalan ya dia kan posisinya sebagai Wapres Gibran ini dia ini dia wakil presiden yang memimpin lembaga lembaga politik yang namanya kantor wakil presiden," ucap Djohermansyah.

Sebelumnya, Wapres Gibran menjadi pemateri retret di Akmil. Dia pun menutup pembekalan kepala daerah dengan mengucapkan pantun, yang mengundang gelak tawa hadirin.

"Anak merajuk matanya merah, bertemu Pak Raden diberi kedondong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong," ucap Gibran.

Dalam paparannya, Gibran menilai, berbagai program prioritas pemerintah dapat sukses manakala ada sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena itu, ia mengajak kepala daerah untuk mengikuti dan selaras dengan program pemerintah pusat.

“Walaupun agama, suku, partai kita berbeda-beda, tetapi kita lahir dalam keluarga besar Nusantara. Untuk mengelola negara sebesar Indonesia, kita butuh kolaborasi kuat, kita butuh sinergi erat di bawah satu komando Bapak Presiden Prabowo,” kata Wapres saat memberi pembekalan kepada para kepala daerah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika