Banjir Besar Jabodetabek, Menteri PU Persoalkan Sampah dan Lambatnya Pembangunan Tanggul

Pembangunan tanggul terlambat karena masalah pembebasan lahan.

Republika/Edwin Dwi Putranto
Petugas gabungan mengevakuasi korban banjir di Komplek Jaka Kencana (Depnaker), Bekasi Selatan, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025). Sebanyak 7 kecamatan di Kota Bekasi terdampak banjir akibat meluapnya Kali Bekasi. Kecamatannya meliputi Jatiasih, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bantargebang, Medan Satria, dan Pondok Gede. Terdapat sekitar 20 lokasi posko pengungsian yang disiapkan. Posko-posko ini tersebar di kawasan Perum Pondok Gede Permai dan wilayah terdampak lainnya. Pemerintah Kota Bekasi telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir. Total pengungsi akibat banjir bekasi mencapai 5.000 KK, dengan jumlah jiwa yang terdampak 16 ribu jiwa secara keseluruhan.
Red: Teguh Firmansyah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian banjir di Jabodetabek sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah (pemda), terutama dalam kesiapan lahan dan pengelolaan sampah.

Baca Juga


Dody menyoroti bahwa keterlambatan proyek tanggul dan normalisasi sungai bukan hanya soal teknis, tetapi juga administratif, terutama dalam hal pembebasan lahan.

“Infrastruktur pengendali banjir pasti kita bangun dan kelola, tapi tanpa kesiapan lahan dari pemda, proyek ini tidak bisa berjalan maksimal,” ujar Dody Hanggodo di Jakarta, Rabu.

Hingga saat ini, pembangunan tanggul di Kali Bekasi baru mencapai 13,8 km dari total kebutuhan 33 km.

Normalisasi Sungai Ciliwung juga baru terealisasi 17 km dari target 33 km. Menurut Dody, banyak titik genangan di permukiman terjadi karena air masuk melalui area yang belum bertanggul, menunjukkan bahwa percepatan proyek ini sangat diperlukan.

Selain lahan, masalah sampah juga menjadi perhatian serius Menteri PU. Ia mengingatkan bahwa meskipun infrastruktur sudah dibangun, jika sungai dan saluran air terus dipenuhi sampah maka sistem pengendalian banjir tidak akan optimal.

Dody pun telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk segera berkoordinasi dengan bupati, sekda dan gubernur terkait pembebasan lahan dan pengelolaan sampah. Jika Pemda tidak bergerak cepat, ia mengaku siap turun tangan langsung. "Saya akan maksimalkan peran aktif pemda, khususnya dalam kesiapan lahan. Kalau ini nggak bergerak, ya saya yang turun tangan," katanya.

 

 

Menurut dia, permasalahan banjir tidak bisa dilepaskan dari tata ruang perumahan yang dikelola pemda.

Oleh karena itu, selain mendukung pembangunan tanggul, pemda juga berkewajiban untuk merawat dan menjaga infrastruktur yang sudah ada agar tetap berfungsi di masa depan.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, Dody optimistis upaya pengendalian banjir di Jabodetabek bisa lebih efektif, mengurangi dampak banjir di musim hujan, dan meningkatkan keamanan bagi warga.

Sebagai informasi, Menteri PU Dody Hanggodo melakukan kunjungannya ke infrastruktur pengendali banjir di Bendung Bekasi dan Sodetan Ciliwung pada Rabu (5/3).

Dalam kunjungan ini, Menteri Dody didampingi oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Lilik Retno Cahyadiningsih, Direktur Sungai dan Pantai Dwi Purwantoro, serta Plh Kepala BBWS Ciliwung Cisadane Ferdinanto, yang turut memberikan masukan teknis terkait percepatan proyek pengendalian banjir di wilayah Jabodetabek.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Berita Terpopuler