Amran: Koperasi Desa Merah Putih Pangkas Peran Tengkulak, Harga Bisa Lebih Stabil
Rantai pasok makan dinilai akan lebih sederhana dari delapan jadi tiga.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Selain menggalakkan Operasi Pasar Pangan Murah, ke depan Koperasi Desa Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat memangkas rantai pasok dan memastikan harga bahan pokok lebih stabil bagi masyarakat.
“Kita rencana ada gagasan besar dari Bapak Presiden, yaitu satu desa satu koperasi. Kita beri Koperasi Merah Putih dan itulah nanti menstabilkan harga, tidak perlu ada operasi pasar lagi,” kata Amran dalam keterangan resmi Kementerian Pertanian, dikutip Ahad (9/3/2025).
Ia menerangkan, hadirnya Koperasi Desa Merah Putih, bisa menyederhanakan rantai distribusi pangan. Dari yang sebelumnya delapan lini menjadi tiga lini. Dengan demikian, harga bahan pokok dapat lebih terjangkau dan stabil. “Ini solusi permanen dari Bapak Presiden yang dulunya rantai pasoknya delapan menjadi tiga, delapan menjadi tiga lini, dari petani, koperasi, langsung ke konsumen,” ujar Amran.
Ia menjelaskan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih dapat memberikan manfaat, salah satunya mengatasi permasalahan praktik tengkulak (middleman) yang mengambil keuntungan dari distribusi bahan pokok tersebut.
”Middleman mengambil keuntungan sembilan bahan pokok itu Rp 313 triliun. Ini pemerintah membangun sistem yaitu solusi permanen setiap desa satu koperasi," ujar Amran.
Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Koperasi Desa Merah Putih sebagai solusi terpadu dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian desa. Kehadiran koperasi ini bertujuan untuk menyerap hasil pertanian masyarakat desa dengan harga yang telah dipatok pemerintah. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi petani dan masyarakat luas.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi turut menyinggung hal itu. Dalam laman setkab.go.id, disebut pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini merupakan kebijakan strategis untuk memperkuat ekonomi desa. Salah satunya di bidang pangan itu.
"Oh ya, yang terakhir, untuk di daerah pedesaan, pak Presiden sudah menyampaikan akan membentuk 70 ribu Koperasi Desa Merah-Putih. Artinya nanti nggak ada harga di petani yang jatuh, karena akan diserap Koperasi Desa. Sedang disiapkan, belum ya," ujar Arief saat ditemui di Pasar Johar, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2025).
Sejauh ini, pemerintah masih memiliki cara ampuh agar harga tidak mengalami lonjakan di berbagai komoditas. Negara, kata Kepala NFA, memperkuat cadangan pangan. Dengan begitu bisaa membuat harga stabil.
Belakangan hanya cabai rawit yang harganya melambung tinggi. Sejumlah komoditas lain masih dalam taraf aman. Begitu juga dengan pasokannya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), menjelaskan koperasi ini akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa. Itu termasuk sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian masyarakat. "Satu yang diputuskan yaitu dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih, jadi disingkat Kop Des Merah Putih. Nah itu akan dibangun di 70 ribu desa,” ujar Zulhas.
Pemerintah, jelas dia, akan mengoptimalkan dana desa yang telah ada untuk mendukung pendanaan program ini. Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) juga akan berperan dalam pendanaan melalui skema cicilan selama tiga hingga lima tahun guna memastikan koperasi dapat beroperasi secara optimal sejak awal.
"Satu desa tadi diperkirakan akan mengeluarkan anggaran sampai 3 – 5 miliar rupiah. Kan kita ada dana desa 1 miliar per tahun, kalau 5 tahun kan berarti 5 miliar," tutur Zulhas.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, dalam implementasinya, Kop Des Merah Putih akan dikembangkan melalui tiga pendekatan utama. "Jadi ada tiga model. Pertama, membangun koperasi baru. Kedua, merevitalisasi koperasi yang sudah ada. Ketiga, membangun dan mengembangkan," ujar Budi Arie.
Selain memperkuat ekonomi desa, koperasi ini juga diharapkan dapat memutus mata rantai distribusi barang yang selama ini merugikan produsen dan konsumen. "Supaya bisa lebih murah harga-harga di masyarakat," tegas Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika