Dirut Pertamina Pilih 'Ngumpet' Saat Kasus Korupsi Mencuat, Ini Alasannya 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan dirinya memilih tidak langsung tampil ke publik pada awal pengungkapan kasus oleh Kejaksaan Agung bukan tanpa alasan. Hal itu bertujuan untuk menghindari kesan defensif.

Keputusan tersebut diambil agar tidak memperkeruh suasana serta memberi kesempatan bagi Pertamina untuk melakukan introspeksi dan evaluasi internal.

“Kami sangat mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Kami menghormati fakta hukum yang ditemukan dan memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara independen,” ujarnya dalam keterangan yang dikonfirmasi dari Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Ia menegaskan akan mengutamakan langkah evaluatif dan perbaikan internal agar kepercayaan publik terhadap Pertamina dapat dipulihkan.

“Saya hadir untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kejadian yang telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Kami memohon kesempatan untuk bekerja keras agar dapat kembali mendapatkan kepercayaan dan kebanggaan dari masyarakat,” ucap Simon.

Sebagai pimpinan, Simon menyampaikan bahwa tanggung jawab pembenahan kepercayaan publik terhadap Pertamina tetap ada di pundaknya, meskipun kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) terjadi pada 2018–2023, sebelum dia menjabat.

Oleh karena itu, dia bersama jajaran direksi lainnya mengambil langkah proaktif untuk menata ulang tata kelola perusahaan dan memastikan kejadian serupa tidak terulang 'kembali'.

“Walaupun kejadian ini terjadi sebelum era saya bergabung, namun sebagai pimpinan yang diberi amanah saat ini, ini adalah tanggung jawab saya juga,” kata dia.

Sebagai bagian dari upaya perbaikan, Pertamina telah membentuk Crisis Center yang bertugas mengintegrasikan informasi, mengoordinasikan lintas fungsi, serta memantau potensi risiko bisnis dan operasional.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam menangani berbagai tantangan di masa depan.

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komisi VI DPR RI, juga menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan Pertamina sebagai aset strategis bangsa. Simon menegaskan bahwa penting untuk memisahkan proses hukum yang sedang berlangsung dari eksistensi Pertamina sebagai institusi vital yang menopang perekonomian nasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika