Mahmoud Abbas Ancam Faksi-Faksi Perlawanan Palestina untuk Melucuti Senjata

REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT — Presiden Palestina Mahmoud Abbas akan mengunjungi Lebanon pada 19 Mei untuk mengumumkan pelucutan senjata faksi-faksi perlawanan Palestina.  Dikutip dari laman Middle East Eye, Senin (5/5/2025), Abbas mengancam jika perlu, pelucutan tersebut akan dilakukan dengan kekerasan. 

Sumber-sumber Palestina dan Lebanon memberi tahu MEE bahwa Abbas akan melakukan perjalanan ke Beirut dalam kunjungan resmi untuk bertemu presiden Lebanon dan pejabat tinggi lainnya.

Selama perjalanan tersebut, Abbas akan mengumumkan demiliterisasi gerakan Fatah miliknya sendiri serta faksi-faksi Palestina lainnya yang bermarkas di kamp-kamp pengungsi di Beirut dan di seluruh Lebanon. Sumber-sumber tersebut mengatakan Abbas telah menyetujui rencana untuk mengeluarkan senjata-senjata Fatah dari kamp-kamp tersebut.

Ia juga akan secara eksplisit meminta faksi-faksi Palestina lainnya yang melawan pendudukan Israel untuk melucuti senjata—sebuah langkah yang mungkin disambut baik di Tel Aviv tetapi dapat memicu keresahan serius dalam masyarakat Palestina.

Jika kelompok-kelompok ini menolak, operasi militer dilaporkan akan menargetkan mereka yang menentang perintah pelucutan senjata negara Lebanon, kata sumber tersebut.

Sumber Palestina mengatakan kepada MEE bahwa Abbas bermaksud membentuk komite keamanan yang bertugas mengawasi proses pelucutan senjata dan menetapkan jadwal yang jelas untuk penyerahan senjata.

Jika faksi-faksi tersebut gagal mematuhi arahan negara Lebanon dan keputusan Abbas, mereka akan kehilangan semua dukungan organisasi dan politik. Hal tersebut membuka jalan bagi aksi militer oleh pasukan Lebanon untuk melucuti senjata kelompok-kelompok yang bermarkas di kamp-kamp pengungsi Palestina di negara tersebut.

Sumber-sumber tersebut juga mengungkapkan bahwa keputusan Abbas untuk melucuti senjata Fatah dan faksi-faksi lainnya mengikuti permintaan Saudi, yang disampaikan melalui Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan Al Saud. Abbas diharapkan memberikan perlindungan politik untuk operasi tersebut di bawah panji kepemimpinan Palestina.

Kelompok-kelompok perlawanan Palestina tetap aktif di kamp-kamp pengungsi Lebanon karena pemindahan bersejarah dan marginalisasi politik yang sedang berlangsung.

Setelah pembentukan Israel pada 1948 dan perang Arab-Israel berikutnya, ratusan ribu warga Palestina diusir dari rumah mereka. Banyak diantara pengungsi yang mencari perlindungan di Lebanon.

Seiring waktu, kelompok-kelompok seperti Fatah, Hamas dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), membangun kehadiran di kamp-kamp tersebut untuk melanjutkan perlawanan mereka terhadap Israel.

Pengungsi Palestina di Lebanon masih mendapat penolakan terhadap hak-hak sipil dasar, termasuk akses ke banyak profesi dan hak untuk memiliki properti. Dengan kesempatan yang terbatas, beberapa orang bergabung dengan faksi bersenjata untuk perlindungan, mata pencaharian, atau representasi politik.

Banyak warga Palestina juga membawa kenangan pembantaian Sabra dan Shatila tahun 1982, salah satu episode paling brutal dari perang saudara Lebanon.

Setelah Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menarik diri berdasarkan kesepakatan yang ditengahi AS, yang sebelumnya telah membela kamp-kamp tersebut, milisi sayap kanan Lebanon yang didukung Israel memasuki Sabra dan Shatila dan membantai antara 800 dan 3.500 warga sipil, kebanyakan wanita, anak-anak, dan orang tua.

Tentara Israel, berkoordinasi dengan milisi sayap kanan Lebanon, telah mengepung kamp-kamp, menutup area tersebut, memberikan dukungan logistik, dan menembakkan suar untuk menerangi langit malam, yang memungkinkan pembantaian tersebut.

Kehadiran kelompok bersenjata yang telah lama ada itu menghadapi pembubaran karena kekuatan regional mendorong tatanan keamanan baru di Lebanon

Ikuti Whatsapp Channel Republika