MPR Tunggu Peran Netizen Sosialisasikan Persoalan Kebangsaan

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Meluasnya penggunaan media sosial menjadi hal yang penting dalam menyosialisasikan berbagai persoalan kebangsaan, seperti misalnya menyebarkan pemahaman mengenai lima pilar kebangsaan kepada publik. Untuk itu  MPR berkyakinan bahwa para pengguna media sosial (netizen) kini sudah semakin menyadari bahwa negara ini membutuhkan peran mereka.

‘’Saya bersyukur hari ini bisa bertemu dengan ‘Netizen’. Mereka terdiri dari anak muda. Saya berterimakasih mereka mau ‘ngobrol’ bersama kami membahas soal-soal yang berat dan serius yakni soal nasib bangsa ini. Mudah-mudahan ke depan forum seperti ini dapat  berlangsung lagi,’’ kata Ketua MPR RI ZulkifliHasan, dalam acara bertajuk ‘Ngobrol Bareng MPR RI dengan Nitizen di Yogyakarta, Jumat (18/3).

Menurut Zulkifli, selama ini para nitizen memang sempat dianggap tak suka atau menghindari topik diskusi yang serius. Mereka dianggap hanya menyukai tema perbincangan mengenai berbagai isu yang ringan atau ‘populer’ saja.

‘’Tapi kenyataannya ternyata tidak begitu. Mereka ternyata begitu antusias ketika diajak ngobrol soal masalah kebangsaan, seperti soal penyusunan GBHN, masalah politik, hingga soal amandemen konsitusi. Saya bahagia sekali melihat ini semua,’’ kata Zulkifli Hasan.

Dalam perbincangan yang diikuti puluhan perwakilan ‘Netizen’ yang datang dari berbagai kota itu, antara Ketua MPR dengan para pegiat media sosial, terjadi diskusi yang hangat. Mereka tak hanya mempersoalkan minimnya sosialisasi nilai-nilai kebangsaan, mulai lunturnya rasa nasionalisme, soal remeh temeh dalam pentas politik nasional juga menjadi bahan pembicaraan.

Salah satu contoh hal remeh tapi terasa penting yang diperbincankan itu misalnya muncul ketika seorang perempuan yang mengaku berasal dari wilayah kaki ‘gunung Sindoro dan Sumbing’ menayakan mengenai besarnya gaji para wakil rakyat di DPR. Sementara seorang netizen perempuan asal Surabaya mempertanyakan mengenai perlu tidaknya pendirian sebuah lembaga negara yang secara khusus mengurusi soal sosialisasi nilai-nilai kebangsaan.

Di tanya seperti itu, Zulkifli kemudian menjawabnya dengan secara rinci mengenai gaji dan pendapatan para anggota DPR.’’Pokoknya besar. Saya misalanya selain masih menerima tunjangan dan gaji selaku anggota DPR, juga mendapat pendapatan tambahan misalnya ketia melakukan sosialisasi pilar kebangsaan ini. Nah jumlah lumayan banyak. Maka adik-adik ke depan cobalah tertarik masuk ke partai politik (menjadi politisi). Ingat negara ini sekarang butuh orang yang baik untuk terjun di dalam bidang politik,’’ tegas Zulkifli.

Khusus kepada para netizen, Zulkifli kemudian berpesan agar terus menggelorakan semangat kebangsaan dan cinta tanah air.’’Bila ingin menyebarluaskan demokrasi,maka demokrasi Indonesia punya bentuk tersendiri, yakni demokrasi Pancasila. Demokrasi ini tidak mengikuti paham liberalisme seperti di barat atau komunisme seperti di negara-negara Rusia dan Cina,’’  kata Zulkifli Hasan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika