MPR Setuju BNN Dijadikan Setingkat Kementerian
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR, Mahyudin mengatakan Badan Narkotika Nasional harus diberi porsi lebih dalam hal regulasi, pendanaan juga penambahan personel yang memadai untuk menunjang pemberantasan narkotika dan obat-obat terlarang.
"Kejahatan narkoba merupakan ancaman bagi seluruh lapisan masyarakat, di mana saat ini bukan saja kalangan muda. Tapi juga telah merambah hampir ke seluruh jenjang usia dan strata sosial," kata Mahyudin saat dihubungi dari Jakarta, Ahad (21/3).
Dengan tertangkapnya Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Nofiandi yang tertangkap saat pesta narkoba dan hasil tes urine, darah dan rambutnya positif. Itu adalah sebuah fakta yang tidak dapat dipungkiri, katanya.
"Dan untuk menaikkan status BNN menjadi kementerian tentu harus disertai dengan proses kajian, di mana hal itu terkait dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang membatasi jumlah kementerian," kata Mahyudin.
Menurut dia, hal utama adalah keseriusan seluruh lapisan birokrat ditunjang juga oleh keterlibatan masyarakat dan tokoh agama secara total, katanya. "Bisa atau tidaknya menaikkan status BNN menjadi kementerian adalah hak prerogatif presiden, tapi jika dipandang perlu kenapa tidak dinaikkan saja," katanya.
Pemberantasan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba harus di mulai dari lingkungan sekitar terutama keluarga. Pemahaman untuk mengubah mental, moral dan keterlibatan tokoh agama bersama-sama memberikan pencerahan rohani pada umat.
"Hal itu dalam upaya membantu percepatan pemberantasan kejahatan narkoba," kata politikus Golkar ini.
Mahyudin mengatakan kejahatan narkoba harus segera diatasi secara ekstrim, tidak perlu memandang strata sosial dalam mengambil tindakan baik itu warga biasa atau pejabat. "Kita harus berkaca pada saat 'perang candu' sekarang bukan tidak mungkin Indonesia menjadi tujuan pihak luar untuk melemahkan mental anak bangsa agar tingkat kekritisan dan produktifitas menurun," ujarnya.
Saat lengah tersebut dan terbuai, maka dengan mudah pihak asing menguasai sendi-sendi ekonomi dan pertahanan Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika