Zulkifli: Demokrasi Politik Belum Dibarengi Demokrasi Ekonomi

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menghadiri dan memberikan Keynote Speech pada Sidang Pleno ke-11 Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI) di Solo, Jawa Tengah, Jumat (25/11). Ketika menyampaikan pidatonya, Zulkifli berharap sidang ini ikut memikirkan dan mencari solusi masalah kesenjangan ekonomi. 

Menurut Zulkifli demokrasi politik sudah tidak menjadi persoalan di Indonesia. Demokrasi yang luar biasa itu seharusnya melahirkan masyarakat yang sejahtera. Namun, kemapanan demokrasi politik itu belum dibarengi dengan demokrasi ekonomi.  "Ada kesenjangan ekonomi di masyarakat," ujar Zulkifli.

Zulkifli menyatakan kesenjangan itu terlihat dari kepemilikan aset yang tersimpan di bank dan penguasaan lahan. Hanya segelintir orang yang menguasai pasar uang dan memiliki lahan. Sebanyak 120 juta penduduk Indonesia menyimpan uang di bank dengan jumlah tabungan di bawah Rp 100 juta. Total tabungan mereka 'hanya' Rp 500 triliun, jauh dibandingkan kepemilikan uang segelintir orang. 

Sebesar 0,1 persen penduduk menyimpan yang di bank, dengan rata-rata tabungan lebih dari Rp 5 miliar. Kalau dijumlah, mereka memiliki Rp 1.500 triliun. "Jadi, di mana keadilan?" ujar Zulkifli.

Dari sisi penguasaan lahan, sekitar 175 juta hektare atau 93 persen dari luas daratan di Indonesia dimiliki oleh pemilik modal swasta atau asing. "Hanya 0,2 persen yang dikuasai oleh 56 persen penduduk Indonesia," kata Zulkifli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika