MPR: Ketidakadilan Sosial adalah Penyimpangan pada Pancasila

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) RI, Hidayat Nur Wahid mengajak Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Perguruan Tinggi, untuk melaksanakan silai-sila yang ada di Pancasila. Apalagi, pemerintah sudah menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, maka masyarakat juga berhak untuk menuntut keseriusan pemerintah dalam melaksanakan Pancasila.

“Mari kita serap dan jalankan nilai-nilai Pancasila, karena merupakan spirit besar,”  kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di depan sejumlah delegasi HIPMI Perguruan Tinggi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jumat (2/5).

Meski Pancasila adalah ideologi dasar bangsa Indonesia, tapi diakuinya saat ini banyak terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Salah satu wujud penyimpangannya adalah Indonesia yang sangat luas dan kaya sumber daya alam, tapi dalam penguasaan lahan justru dikuasai oleh beberapa gelintir orang.

Hal demikian menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial atau ketidakadilan sosial. “Untuk itu pentingnya di sini bagi semua pihak untuk melaksanakan Sila V Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” kata Hidayat.

Maka dengan demikian, penguasaan lahan yang dimiliki hanya beberapa gelintir orang tersebut membuat bangsa ini seolah-olah dijajah oleh bangsa lain. Untuk itu, dirinya berharap kepada generasi muda yang terhimpun dalam HIPMI untuk bergerak dalam bidangnya, kewirausahaan, dengan serius. “Penting sekali HIPMI untuk merealisasikan Pancasila,” ajaknya.

Selain itu, Hidayat Nur Wahid juga mendorong agar organisasi itu memperjuangkan keadilan sosial. Diharapkan pula organisasi itu mampu menguasai teknologi, bahasa asing, dan sumber daya lainnya dalam menghadapi tantangan global.

Sementara itu, pimpinan delegasi HIMPI Perguruan Tinggi, Said Aldi Al Idrus mengatakan, pihaknya akan melakukan jambore. Dirinya mengharap agar Hidayat Nur Wahid datang dalam acara itu dan melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. “Mengundang pimpinan MPR untuk memberi sosialisasi,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika