Ketua DPD Dukung Perpres Percepatan Pembangunan di Jatim
Terdapat 218 proyek strategis nasional yang kebutuhan anggarannya mencapai Rp 294 T.
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti menyatakan berkomitmen untuk mendukung Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di wilayah Jawa Timur (Jatim).
"DPD sebagai wakil daerah siap mendukung, apalagi untuk percepatan pembangunan," ujarnya di sela bertemu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Kantor Gubernur, Jalan Pahlawan Surabaya, Senin (17/2).
Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Wilayah Jawa Timur yang ditetapkan Presiden Joko Widodo sejak 20 November 2019, Kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS) merupakan salah satu dari tiga prioritas pengembangannya. Beberapa lainnya adalah kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertasusila), Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.
Pada lampiran Perpres tersebut terdapat 218 proyek strategis nasional yang kebutuhan anggarannya mencapai Rp 294 triliun.
Sementara itu, Gubernur Khofifah mengucapkan terima kasih atas dukungan yang disampaikan oleh La Nyalla dan berharap percepatan pembangunan di Jatim berjalan lancar. Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu menambahkan, Perpres tersebut memang harus menjadi isu bersama, khususnya bagi para pemangku kebijakan di wilayah setempat.
"Saya juga berharap Kadin Jatim juga terlibat mendorong para pengusaha sebagai investor," ucap gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.
Pemprov Jatim, kata dia, sudah meminta Menko Perekonomian untuk segera membentuk Project Managerial Office (PMO) di pusat sehingga nanti di provinsi tinggal membuat Provincial Project Managerial Office (PPMO).
“Dan nanti provinsi akan menerbitkan obligasi daerah yang akan ditawarkan ke masyarakat sebagai salah satu sumber pembiayaan. Sehingga kemajuan Jatim juga didukung oleh masyarakat Jatim," kata mantan Menteri Sosial tersebut.
Di tempat sama, Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto juga menyampaikan keinginan untuk bisa terlibat dalam implementasi Perpres tersebut. "Nanti kalau sudah dibentuk PPMO, kami dari Kadin akan lebih aktif supaya cepat memberikan update informasi kepada para pengusaha di Jatim," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika