Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Singgung Soal Reshuffle

Presiden menginginkan jajaran menteri di kabinetnya saat ini bekerja dengan maksimal

istimewa
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memastikan Presiden Joko Widodo akan hadir secara fisik dalam Sidang Tahunan MPR RI yang akan digelar pada Jumat, 14 Agustus 2020. Semula direncanakan penyampaian laporan kinerja lembaga negara akan disampaikan langsung oleh para pimpinan lembaga negara melalui Sidang Tahunan MPR RI.
Rep: Dessy Suciati Saputri Red: Gita Amanda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pimpinan MPR melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/7) pagi ini. Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan, dalam pertemuan tersebut membahas berbagai hal terkini termasuk menyinggung soal rencana reshuffle menteri yang mulai beredar akhir-akhir ini.

Menurut Bamsoet, Presiden menekankan reshuffle atau perombakan kabinet merupakan kewenangannya. “Tadi Pak Syarief Hasan juga menyampaikan soal reshuffle. Presiden menyampaikan bahwa ini adalah masih kewenangan beliau. Jadi tidak tahu apakah reshuffle atau tidak,” ujar Bamsoet usai bertemu Jokowi.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menambahkan, Presiden menginginkan agar jajaran menteri di kabinetnya saat ini bekerja dengan maksimal. “Secara implisit bapak Presiden mengatakan menginginkan kabinet ini bekerja maksimal. Jadi silakan diartikan,” ucap dia.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi sempat mengungkapkan kemarahannya di depan para menteri saat Sidang Kabinet Paripurna berlangsung. Ia kecewa karena jajarannya tak bisa bekerja secara maksimal menangani pandemi corona saat ini, salah satunya yakni kementerian kesehatan.

Jokowi menyebut, pemerintah menganggarkan dana Rp 75 triliun untuk penanganan pandemi. Namun, dana tersebut baru terealisasi 1,53 persen.  Presiden juga menekankan agar para menterinya mengambil langkah yang lebih dari biasanya atau extraordinary di situasi saat ini.

Ia mengaku tak segan-segan merombak kabinetnya jika memang dibutuhkan atau bahkan membubarkan lembaga.

Baca Juga


BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler