APBN Terjaga Baik, Penerimaan Sektor Kepabeanan dan Cukai Tumbuh Per Juli 2024
Penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai mencapai nilai Rp 154,4 triliun.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga Juli 2024 masih terjaga baik. Kondisi ini didukung pendapatan dan belanja negara yang optimal, termasuk kinerja penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai yang mencapai nilai Rp 154,4 triliun atau tumbuh 3,1 persen (yoy).
Dalam konferensi pers APBN Kita pada 13 Agustus 2024 lalu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati merinci, pendapatan negara hingga Juli lalu menyentuh angka Rp 1.545,4 triliun atau 55,1 persen dari target, sedangkan belanja negara telah mencapai Rp 1.638,8 triliun atau 49,3 persen dari pagu. Meskipun terdapat defisit APBN senilai Rp 93,4 triliun, tetapi kondisi ekonomi masih mampu beradaptasi, dengan tumbuh solid di angka 5,05 persen (yoy) pada triwulan II tahun 2024.
“Kinerja belanja APBN terus berfokus dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, antara lain melalui pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, insfrastruktur, perlindungan sosial, energi, pertanian dan UMKM,” kata Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar.
Dari sisi kepabeanan dan cukai, Encep pada Kamis (15/8/2024) mengatakan sampai dengan Juli 2024, Bea Cukai turut berkontribusi Rp 154,4 triliun lewat penerimaan bea masuk, keluar, dan cukai. Penerimaan bea masuk tercatat sebesar Rp 29 triliun atau naik 2,1 persen (yoy), yang didorong penguatan kurs dolar AS dan pertumbuhan nilai impor. Kemudian, bea keluar tercatat sebesar Rp 9,3 triliun atau naik 58,1 persen (yoy) karena faktor kebijakan relaksasi ekspor komoditas tembaga. Kenaikan juga terjadi di sektor cukai yang tercatat di angka Rp 116,1 triliun atau naik 0,5 persen (yoy) karena adanya kenaikan produksi utama hasil tembakau (HT) Gol II dan III, dan kenaikan tarif dan produksi MMEA dalam negeri serta relaksasi penundaan pelunasan pita cukai.
Selain kinerja penerimaan, kinerja fasilitasi dan kinerja pengawasan DJBC hingga Juli 2024 juga menunjukkan hasil positif. Kinerja fasilitasi termasuk pemberian insentif kepabeanan tercatat sebesar Rp 20,6 triliun atau tumbuh 19,1 persen (yoy). Fasilitas kawasan berikat dan KITE memberikan dampak nilai ekonomi berupa ekspor sebesar 53,8 miliar dolar AS dan nilai investasi 2.045,2 juta dolar AS. Selain itu, kinerja pengawasan pun menunjukkan peningkatan jumlah penindakan yang mencapai 21.707 kasus, dengan komoditas utama berupa hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol (MMEA), narkotika, psikotropika, dan prekusor (NPP), tekstil, dan besi baja.
“Capaian positif Bea Cukai dari seluruh sektor tidak lepas dari kontribusi masyarakat. Kami pun akan terus mengoptimalkan kinerja untuk tumbuh positif, sehingga mendorong APBN dalam menjadi motor penggerak stabilitas ekonomi nasional," tutup Encep.
Ikuti Whatsapp Channel Republika