REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG---Pertama kali digelar di Jabar, Universitas Islam Bandung (Unisba) menggelar program sekolah desa. Acara peluncuran program tersebut, ditandai dengan digelarnya Seminar dengan tema "Perguruan Tinggi untuk Desa : Sinergitas Perguruan Tinggi dan Desa dalam Pengembangan SDM Berkualitas dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masyarakat di Aula Unisba, Kamis (5/3).
Menurut Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unisba, Atie Rachmatie, sekolah desa ini digelar untuk kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, pengelola Bumdes, serta lembaga-lembaga lainnya. Misalnya, BPD, LPMD, PTPKD dan lainnya.
Atie mengatakan, sekolah desa Unisba ini dibuat untuk memberikan layanan membantu desa, aparatur pemerintah desa dan kalangan pembangunan desa melalui pendidikan dan pelatihan.
"Metode pembelajaran teori dan praktiknya telah disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan," katanya.
Untuk mengajar di Sekolah Desa, kata dia, LPPM Unisba telah melakukab training of trainer (ToT) kepada 31 dosen terpilih dari berbagai fakultas Unisba. Para dosen yang sudah dilatih tersebut, akan membimbing semua aparat desa yang belajar di Sekolah Desa Unisba. "Mereka pun akan didampingi oleh praktisi seperti perbankan, perusahaan dan birokrat yang relevan," katanya.
Program ini pun diluncurkan, kata dia, sebagai sinkronidasi program pengabdian kepada masyarakat dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat di pedesaan. Karena, di sisi lain ada kenyataan kalau sebagian aparat desa perlu ditingkatkan kompetensinya. Misalnya, cara mengelola keuangan desa, pengembangan produksi lokal, pemasaran produk, pengelolaan BUMDes dan lain-lain.
Saat ini, kata dia, jumlah desa tertinggal di Jabar mencapai 331 desa. Sedangkan desa berkembang, sebanyak 3.653 desa. Untuk desa maju, di Jabar ada 1.232 desa dan desa mandiri sebanyak 97 desa.
"Nah, desa-desa tertinggal dan desa berkembang ini terutama yang akan dibantu melalui program Sekolah Unisba," katanya.
Sementara menurut Kepala Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat Unisba, Alhamuddin, ada enam paket pembelajaran yang driberikan pada aparatur desa. Yakni, kelas Kebijakan Umum Pembangunan Desa, kelas Perencanaan Pembangunan Desa, Perencanaan Keuangan Desa, Pelaksanaan dan Pentausahaan Keuangan Desa, kelas Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan kelas Aplikasi Keuangan Desa.
"Keenam topik itu sebagai masalah utama yang dibutuhkan desa," katanya.
Karena, kata dia, perencanaan pembangunan desa sangat penting karena banyak desa yang membangun tapi tak bisa menyusun rencana jangka panjang pembangunan desanya. Saat membuat perencanaan, melihat dari desa lain yang tak sesuai dan akhirnya menjadi temuan BPK. Jadi sangat mengkhawatirkan.
"Ini permaslahan yang muncul. Termasuk, Bumdes bagaimana desa bisa mandiri. Selama ini faktanya BUMdes ada namanya saja tapi belum dikelola dengan baik," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika