REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meski berstatus sebagai oposisi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap akan mengawal serta menjaga pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) agar amanah, adil serta suskes mensejahterakan bangsa dan negara. Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi PKS Achmad Dimyati Natakusumah.
"Target Kinerja dan hasilnya bagus yang dibangun dan kerjakan, kami akan mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada Presiden Jokowi, tapi bila sebaliknya kami selalu mengingatkan dan memberi masukan serta mengkritisi Pak Jokowi dalam mengelola republik ini," tututr Achmad Dimyati dalam siaran persnya kepada Republika.co.id, Senin (4/5).
Lanjut Achmad Dimyati, PKS sebagai oposisi berada diluar pemerintahan sebagai penyeimbang, bukan untuk menjatuhkan. Apalagi mendiskriditkan, karena pihaknya bukanlah "yes man atau ABS (asal bapak senang)". Maka pihaknya selalu mengingatkan dan mengkritisi, bahkan menegur jika ada sesuatu yang keliru serta merugikan keuangan negara.
"Intinya kami mengawal agar Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dalam memimpin negeri ini tidak KKN. Semua yang kami lakukan murni mengawal sebagai oposisi agar bisa melakukan Cheks and balances,"ungkap Achmad Dimyati
Sebab, menurut Anggota Komisi III DPR RI itu, jika partainya tidak diluar sebagai oposisi siapa lagi yang mau menegur dan mengkritisi presiden yang sedang berkuasa. Apalagi sistem pemerintahan di Indonesia ini adalah sistem presidensial, kekuasaan presiden sebagai kepala negara sangat kuat. Karena sangat powerful, kemungkinan cenderung abuse of power dan misleading dalam kepemimpinannya sangat besar.
"Jadi kami, PKS merasa perlu sebagai penyeimbang penguasa, kami bila tidak berkuasa, committed kami jadi oposisi yang bermartabat untuk rakyat Indonesia," kata Achmad Dimyati.
Selain itu, Achmad Dimyati juga mengingatkan jika Indonesia ini rusak dan hancur maka semua akan merugi dan menyesal dikemudian hari. Penyesalan tidak hanya dirasakan oleh koalisi pemerintah saja, tapi oposisi juga bakal menyesal. Kemudian bila terjadi sangat sulit dan lama untuk comeback, maka PKS sebagai oposisi memiliki kewajiban yang sangat berat untuk terus mengawal pemerintah yang sedang berkuasa saat ini.
"Karena kami berjuang secara mandiri dan gotong royong kader diseluruh penjuru, berbeda dengan yang sedang berkuasa yang punya fasilitas dari negara," tutur legislator asal Banten tersebut.
Sementara itu, menurut Achmd Dimyati, Ketua Majelis Syuro PKS, Habib Salim Segaf Aljufry yang juga sebagai pimpinan persatuan ulama dunia, selalu mendoakan bangsa ini, termasuk mendoakan para pemimpin-pemimpin negeri ini. Begitu juga dengan Presiden PKS, Sohibul Iman, selalu memberikan masukan tertulis secara terbuka langsung kepada Presiden Jokowi bila ada yang dirasakan tidak sesuai dalam melaksanakan pemerintahan ini.
"Tujuan kami berharap Nusantara ini segera tinggal landas maju dan sejahtera sesuai harapan dan cita cita para ulama pejuang dan syuhada yang berjuang dengan jiwa dan raga melawan dan merebut dari para penjajah dan memerdekakan mendirikan Republik Indonesia," tutup Achmad Dimyati.
