REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR memberikan respons atas sejumlah isu hangat. Berikut diantaranya:
1. Terhadap masyarakat terdampak covid 19, seperti dampak Pemutusan Hubungan Kerja/PHK, yang juga harus mengikuti aturan pemerintah untuk tidak mudik, respon Ketua MPR RI:
A. Mendorong Pemerintah dalam hal ini Kemensos memastikan pemberian bantuan sosial/bansos yang memadai kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, terutama kepada korban PHK yang tidak bisa berbuat banyak karena adanya larangan mudik.
B. Mendorong Pemerintah memberi keringanan kredit kepada masyarakat terdampak PHK, disamping tetap memberikan bantuan tunai senilai Rp 600 ribu, agar mereka dapat tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari.
C. Mendorong Pemerintah atau Kemensos agar tepat sasaran dalam penyaluran terhadap kebutuhan hidup masyarakat terdampak Covid-19, baik kebutuhan pangan, sandang, dan papan.
D. Mendorong Pemerintah Daerah melakukan validasi data rakyat terdampak Covid-19 dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 yang salah satunya digunakan untuk pemulihan ekonomi rakyat.
2. Adanya realokasi Rp 405 miliar anggaran di sektor pendidikan untuk penanganan corona, respon Ketua MPR RI:
A. Mendorong Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemendikbud, untuk tetap melaksanakan program-program yang sudah direncanakan dan dianggarkan dalam APBN dan APBD setelah realokasi anggaran di sektor pendidikan, karena sektor pendidikan akan berpotensi goyah jika pemerintah tidak mempersiapkannya dalam menghadapi krisis corona.
B. Mendorong Kemendikbud dapat segera memberikan bantuan kepada 60 persen sekolah swasta di Indonesia mengalami kesulitan biaya operasional akibat dampak wabah covid-19.
C. Mendorong Kemendikbud segera menyusun skema bantuan bagi lembaga-lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan swasta yang terdampak covid-19, mulai dari tingkat pendidikan usia dini, dasar, menengah, hingga perguruan tinggi yang mengalami kesulitan biaya operasional, agar bantuan tepat sasaran.
D. Mendorong Pemerintah berkomitmen dalam melaksanakan program-program kementerian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dipa kementerian, agar sektor pendidikan di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
3. Sehubungan dengan tidak dimanfaatkan secara maksimal kapasitas laboratorium untuk pengujian selama masa awal penanganan pandemi, yakni Maret hingga awal April 2020, sehingga berdampak pada pemetaan yang tidak dapat menyajikan penyebaran sesungguhnya terhadap wabah Covid-19 di Indonesia, respon Ketua MPR RI:
A. Mendorong pemerintah dalan hak ini Satgas Covid-19 dan Kemenkes melakukan tes yang lebih agresif untuk memperoleh pemetaan dari skala yang sesungguhnya, terutama di wilayah yang termasuk zona merah Covid-19, mengingat angka yang terdata diduga masih lebih rendah dari kasus yang sesungguhnya ada.
B. Mendorong pemerintah memperbanyak lagi jumlah laboratorium yang mampu melakukan tes PCR yang tersebar di setiap daerah, guna mempercepat hasil pengujian sampel sehingga pasien yang terindikasi positif Covid-19 dapat segera ditangani dengan cepat dan tepat.
C. Mendorong pemerintah memaksimalkan pengadaan alat rapid test, PCR serta alat kesehatan pendukung lainnya dalam skala besar serta mendistribusikannya ke seluruh daerah di Indonesia.
D. Mendorong pemerintah meningkatkan jumlah rumah sakit rujukan bagi pasien Covid-19 yang dilengkapi dengan tenaga medis dan fasilitas yang mumpuni untuk penanganan Covid-19 guna mengantisipasi peningkatan jumlah pasien terinfeksi Covid-19.
E. Mendorong pemerintah (Gugus Tugas Covid-19) mengintegrasikan data serta terus berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk menyempurnakan sistem dan komponen data penanganan Covid-19 di Indonesia, sehingga kualitas datanya menjadi semakin baik.
