Sabtu 09 May 2020 03:25 WIB

AS Susun Landasan Penambangan di Bulan, Seperti Apa Sih?

Penambangan di bulan terutama untuk mengekstrak mineral untuk bahan bakar roket.

Rep: Noer Qomariah Kusumawardhani/ Red: Dwi Murdaningsih
Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaludin.
Foto: Republika/Edi Yusuf
Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaludin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump menyusun landasan hukum melalui perjanjian internasional yang dinamakan Artemis Accord (Pakta Artemis) untuk kegiatan penambangan di bulan. Mungkin banyak orang bertanya-tanya soal bagaimana kegiatan penambangan di Bulan.

Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Thomas Djamaluddin mengatakan penambangan di bulan ini terutama untuk mengekstrak mineral dari batuan bulan dan air di bawah permukaan bulan. Bahan mineral dan batuan ini untuk dijadikan bahan bakar roket.

Baca Juga

Thomas menuturkan Amerika Serikat memiliki program Artemis yang dirancang untuk persiapan misi ke Mars dengan transit di bulan. Namun, program ini melibatkan banyak negara mitra.

Sesuai konvensi internasional, bulan adalah milik kemanusiaan. Artinya tidak boleh dikuasai oleh negara tertentu.“Maka dirancang suatu pakta kesepakatan agar misi Artemis dengan banyak negara mitra bisa mempunyai hak zona aman dan hak menambang di zona tersebut tanpa saling mengganggu,” kata Thomas, saat dihubungi oleh Republika.co.id, Kamis (7/5).

“Tetapi, zona aman tersebut bukan wilayah kekuasaan negara yang dilarang dalam konvensi,” ujarnya lagi.

Thomas juga menyebutkan sangat mungkin terjadi adanya perebutan hak menambang di bulan ini menimbulkan konflik negara-negara yang berkepentingan dengan misi antariksa. Hal yang akan menjadi perebutan adalah potensi mineral tertentu yang bisa digunakan untuk bahan bakar roket atau kebutuhan lainnya.

“Proyek Artemis juga melibatkan mitra swasta yang tentunya punya kepentingan komersial atas usaha penambangan tersebut,” kata Thomas.

Sisi lain, perjanjian usulan AS akan menjadi upaya terbaru Badan Antariksa AS (NASA) menggalang dukungan guna mewujudkan rencana menempatkan manusia dan stasiun ruang angkasa di bulan pada beberapa dasawarsa mendatang. Menanggapi hal tersebut, Thomas mengatakan koloni antariksa memang menjadi banyak impian dan tantangan bagi banyak negara untuk misi berawak.

“Tanpa ada perjanjian yang mengaturnya, potensi persaingan sangat mungkin terjadi memperebutkan lokasi strategis di bulan,” ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement