REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim meminta maaf kepada NU, Muhammadiyah, dan PGRI soal kisruh Program Organisasi Penggerak (POP). Ia berharap, ketiga organisasi besar tersebut bersedia memberikan bimbingan dalam melaksanakan programnya.
"Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala keprihatinan yang timbul dan berharap agar tokoh dan pimpinan NU, Muhammadiyah, dan PGRI bersedia untuk terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program yang kami sadari betul masih belum sempurna," kata Nadiem, dalam sebuah video resmi dari Kemendikbud, Selasa (28/7).
Ia menjelaskan, niat awal dari program ini adalah bermitra dengan para penggerak pendidikan untuk selanjutnya menemukan inovasi yang dipelajari oleh pemerintah. Tujuan akhirnya adalah agar program yang tepat bisa diterapkan dalam skala nasional.
"Hanya satu misi program kami, mencari jurus dan pola terbaik untuk mendidik penerus negeri ini," kata Nadiem.
Lebih lanjut, ia juga mengapresiasi sebesar-besarnya masukan dari pihak NU, Muhammadiyah, dan PGRI mengenai program organisasi penggerak. Nadiem mengungkapkan, ketiga organisasi ini telah berjasa di dunia pendidikan bahkan jauh sebelum negara ini berdiri.
Tanpa pergerakan dari Sabang sampai Merauke yang dilakukan oleh organisasi besar ini, identitas budaya dan misi dunia pendidikan di Indonesia tidak akan terbentuk. Oleh karena itu ia berharap partisipasi semua pihak dalam mimpi menciptakan pendidikan berkualitas di Indonesia.
"Kami di Kemendikbud siap mendengar siap belajar," kata Nadiem menegaskan.
POP Kemendikbud menimbulkan polemik di masyarakat belakangan ini. Beberapa kontroversi yang muncul adalah masuknya pihak swasta yang terafialisi dengan CSR perusahan besar. Seiring dengan itu Muhammadiyah, LP Ma’arif Nahdatul Ulama dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengundurkan diri dari POP Kemendikbud.
Polemik juga disebabkan karena tidak jelasnya kriteria seleksi organisasi penggerak. Komisi X DPR pun mendukung evaluasi POP Kemendikbud ini.
"Sebagai contoh, rekam jejak dan perannya selama ini dalam pembangunan pendidikan Indonesia, itu tidak bisa dikesampingkan,” kata Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Hetifah Sjaifudian dalam siaran persnya, Sabtu (25/7).
Hetifah juga berharap peserta mendapatkan transparansi mengenai proses dan hasil seleksi. Ia mengapresiasi Kemendikbud yang telah menggunakan badan independen seperti SMERU untuk melakukan evaluasi. Sebaiknya hasil penilaian ini diberitahukan pada peserta agar mereka juga mendapatkan feedback untuk perbaikan kedepannya.
"Selama ini organisasi-organisasi ini hanya diberitahu lolos atau tidak, tanpa diberitahu mengapanya, kurangnya dimana, dan sebagainya,” kata politikus Partai Golkar tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika