REPUBLIKA.CO.ID, MENLO PARK -- Facebook mengaku kesulitan menghapus sebuah video viral yang menayangkan hoaks terkait pandemi Covid-19. Layanan media sosial yang berpusat di Menlo Park, Kalifornia, Amerika Serikat itu butuh waktu lebih lama dari yang seharusnya.
Selama akhir pekan silam, video yang diunggah Breitbart News menjadi viral dan disimak lebih dari 20 juta kali. Padahal, tayangan itu menyebarkan teori konspirasi berbahaya terkait corona dan membagikan metode perawatan yang tak akurat.
Tayangan menampilkan deretan nonpakar yang menolak mengenakan masker. Mereka menggembar-gemborkan cara penyembuhan virus yang belum terverifikasi. Video dibagikan puluhan juta kali, termasuk oleh Presiden AS Donald Trump dan putranya via Twitter.
Setelah video semakin diperbincangkan dari mulut ke mulut dan menarik banyak perhatian, barulah Facebook berhasil mengambil tindakan. Video dihapus dan ditahan penyebarannya dari jejaring sosial lainnya termasuk Twitter dan YouTube.
"Kami telah menghapus video ini karena membuat klaim palsu tentang penyembuhan dan pencegahan untuk Covid-19. Orang yang bereaksi, mengomentari, atau berbagi video ini akan diarahkan ke informasi otoritatif," ungkap juru bicara Facebook.
Dikutip dari laman The Verge pada Rabu (29/7), juru bicara itu mengakui bahwa pihaknya butuh waktu yang lebih panjang daripada yang diharapkan. Tim Facebook tengah melakukan tinjauan untuk memahami mengapa hal itu terjadi.
Sejak Maret silam, Facebook telah membanggakan moderasi menghilangkan informasi salah di layanan media sosialnya. Selama April hingga Juni, perusahaan mengklaim telah menghapus lebih dari tujuh juta konten menyesatkan terkait corona.
Sebagian orang melontarkan komentar pedas yang menilai Facebook lamban menangani masalah serius yang baru-baru ini terjadi. Wartawan New York Times, Kevin Roose, menduga alasan keterlambatan tindakan karena sikap Facebook terhadap Breitbart News.
Menurut Roose, Facebook memperlakukan organisasi Breitbart News selayaknya media arus utama yang kompeten. Salah satu staf komunikasi Facebook, Andy Stone, membantah anggapan tersebut dan mengatakan kebijakan penyebaran informasi tetap berlaku.
Ikuti Whatsapp Channel Republika