REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengaku, khawatir terkait kebijakan pemerintah yang mengizinkan daerah untuk membuka kembali kegiatan tatap muka di sekolah Januari pada 2021 mendatang. Dia meminta, agar pemerintah mengkaji kembali kebijakan tersebut.

"Satu, karena pandemi ini belum ada tanda-tand akan berakhir, kemudian yang kedua adalah masih banyaknya tingginya proses yang tertular itu kita masih tinggi di atas 10 persen ya. Jadi saya kira mohon untuk dikaji kembali," kata Rahmad kepada Republika, Senin (23/11).

Menurutnya, kebijakan tersebut bukan soal efektif atau tidak efektifnya pembelajaran daring. Dia menganggap, dalam kondisi darurat seperti pembelajaran melalui daring memang tidak efektif.

"Oke lah anggap saja generasi kita setahun dua tahun ini mungkin prosesnya tidak ideal dan tidak akan ideal untuk mendapatkan proses pembelajaran ilmu pengetahuan di sekolahnya. Tapi kan kalau itu dilaksanakan dengan alasan ideal atau tidak ideal, efektif tidak efektif, ya salah," ujarnya.

Politikus PDIP itu juga mengimbau, agar pemerintah belajar dari negara-negara maju yang kembali menutup kembali sekolah usai dibuka. "Kita kan juga harus mengacu, itu pun negara yang maju ya, negara maju pasti sudah teknologi sudah maju, tapi nggak bisa dihindarkan bahwa klaster pendidikan itu akan menjadi keniscayaan," ungkapnya.

Selain itu dirinya juga berharap, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan dari sisi pendidikan. Menurutnya, dari sisi kesehatan juga perlu diperhatikan.

"Saya sarankan minta komunikasi dengan para ahli-ahli kesehatan epidemologi dan lainnya. Jangan hanya pendekatan dari sisi pendidikan semata. Karena kita nggak akan pernah ideal dalam kondisi seperti ini," ungkapnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika