Oleh : Andri Saubani*
Pada akhir Maret hingga awal april 2021, jumlah kematian harian di bawah 100 orang per hari sempat cukup sering terjadi. Namun, saat ini, angka kematian kembali di atas 100 kematian per hari di mana pada pada Ahad (2/5), dilaporkan angka kematian sebanyak 144 orang.
Juru Bicara Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, pekan lalu sempat menyinggung mulai abainya masyarakat dalam hal disiplin protokol kesehatan (prokes). Euforia vaksinasi juga dituding sebagai biang keladi menanjaknya angka penularan Covid-19 belakangan ini. Kembali merebaknya klaster kantor di DKI Jakarta menjadi contoh.
Menurut keterangan Pemprov DKI Jakarta, klaster perkantoran di Jakarta justru muncul dari kantor-kantor yang pegawainya sudah mendapatkan vaksinasi. Padahal, pemerintah lewat satgas kerap mengingatkan bahwa vaksin Covid-19 hanya memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat Covid-19, bukan 100 persen mencegah seseorang terinfeksi.
Program vaksinasi Covid-19 di Indonesia pun bukannya tanpa masalah. Sebagai negara yang terbilang beruntung mendapatkan pasokan vaksin lebih awal, capaian vaksinasi di Tanah Air terbilang lambat. Sudah lambat, target vasinasi juga dinilai sebagian kalangan semakin salah sasaran.
Kalangan lansia yang masuk ke dalam kelompok prioritas misalnya, dengan jumlah terbanyak (21 juta orang) justru orang yang sudah divaksin paling sedikit (baru 12 persen) dibandingkan dengan petugas publik apalagi dengan tenaga kesehatan. Perlu terobosan segera dari pemerintah guna mempercapat laju vaksinasi bagi lansia sebagai kelompok yang paling rentan pada masa pandemi.
Celakanya, saat kita berada pada kurva Covid-19 yang melandai namun dalam ancaman, tiga varian baru Covid-19 yakni B1617 dari India, B117 asal Inggris, dan B1351 dari Afrika Selatan terkonfirmasi telah masuk ke Indonesia. Tiga varian baru Corona ini dikenal lebih gampang menular.
Ancaman lonjakan kasus Covid-19 yang mengadang, terutama menjelang Lebaran, memang membuat pemerintah mengambil kebijakan tak populer, yakni melarang mudik. Tak hanya itu, dalam kurun waktu H-14 hingga H+7 peniadaan mudik, syarat perjalanan juga diperketat.
Namun, meski mudik telah resmi dilarang, pemerintah memprediksi 18,9 juta warga tetap nekat mudik. Prediksi itupun tercermin dari padatnya terminal, stasiun, dan bandara jelang tenggat masa larangan mudik.
Berkaca pada pengalaman sepanjang 2020 lalu, momen libur panjang memang selalu berujung pada lonjakan kasus. Hal ini disebabkan kenaikan mobilitas warga saat libur panjang tersebut. Mobilitas saat momen Idulfitri dikelompokkan bersama dengan mobilitas pada Idul Adha dan Maulid Nabi dengan kenaikan kasus di antara 10-19 persen.
Perlu disebutkan juga di sini salah satu kebijakan kontradiktif pemerintah yang berpotensi menggagalkan upaya menekan laju penularan Covid-19. Saat mudik dilarang, tapi pemerintah mengizinkan tempat-tempat wisata dibuka pada masa libur Lebaran. Semoga masih ada waktu bagi pemerintah merevisi kebijakan yang membingungkan itu.
Bak berlari marathon, kita semua mungkin sudah kelelahan menjalani pandemi yang telah berlangsung setahun lebih ini. Namun, kita tidak boleh menyerah, untuk tetap mendisiplinkan diri dan mengingatkan sesama soal pentingnya menegakkan protokol kesehatan sambil terus berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Semoga gelombang infeksi dari varian baru Corona sekadar ancaman yang tidak akan kita rasakan. Aamiin.
*penulis adalah jurnalis Republika
