REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR Sahroni menyayangkan diduga bocornya 279 juta warga Indonesia yang diduga telah bocor dan diperjualbelikan secara daring. Polri dimintanya untuk mengusut tuntas oknum-oknum yang membocorkan data tersebut.
"Tugas Siber Polri selain mengusut tuntas penyelewengan data, juga harus terus memberi edukasi kepada masyarakat. Kalau perlu, Siber Polri bentuk pasukan khusus, karena data ini hal yang sangat sensitif," ujar Sahroni lewat keterangan tertulisnya, Jumat (21/5).
Bocornya data pribadi masyarakat Indonesia tentu sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, data-data tersebut dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tak baik untuk keuntungan pribadi.
"Kebocoran data ini sungguh menghawatirkan, karena kalau benar, berarti data sensitif dan penting dari warga kita dengan mudahnya jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini sangat berbahaya," ujar Sahroni.
Di sisi lain, fenomena kebocoran data pribadi menunjukkan bahwa publik maupun otoritas di Tanah Air belum terlalu serius dalam melindungi data warganya sendiri. Termasuk regulasinya dalam melindungi data pribadi.
"Berbeda dengan negara-negara lain yang justru sangat serius memikirkan perlindungan data pribadi warganya. Hal ini juga dikarenakan kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap keamanan data pribadinya," ujar Sahroni.
Sebelumnya muncul dugaan adanya 279 juta data penduduk Indonesia yang diduga bocor dan dijual di forum peretas Raid Forums pada 12 Mei. Ratusan data tersebut dijual oleh seorang anggota forum dengan akun "Kotz". Dalam keterangannya, Kotz mengatakan, data tersebut berisi NIK, nomor ponsel, e-mail, alamat, dan gaji.
Data tersebut termasuk data penduduk Indonesia yang telah meninggal dunia. Dari data 279 juta orang tersebut, 20 juta di antaranya disebut memuat foto pribadi. Penjual juga menyertakan tiga tautan berisi sampel data yang bisa diunduh secara gratis.
