REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi III DPR Herman Herry menyatakan digitaliasi pelayanan yang tengah digiatkan Polri merupakan gebrakan spesial. Konsep transformasi menuju Polri yang Presisi dilaksanakan pada empat kebijakan utama, yaitu transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan publik, dan transformasi pengawasan.
"Di rapat kerja ini, saya memberikan apresiasi kepada Kapolri, khususnya kepada implementasi program 100 hari Kapolri sebagaimana telah disampaikan pada fit And proper test sebelumnya di ruangan ini," ujar Herman saat menggelar rapat kerja dengan instansi Polri, di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (16/6).
Politikus PDI Perjuangan itu melihat dan juga yakin bahwa publik merasakan adanya transformasi organisasi Polri ke arah yang modern melalui optimalisasi pengggunaan data dan teknologi dalam menjalankan tugas dan fungsi Korps Bhayangkara. Diantaranya ialah perpanjangan SIM Online lewat aplikasi SINAR (SIM Nasional Presisi), tilang online, virtual police, hingga pemberantasan pungli dan premanisme.
"Sebagai Kapolri dengan masa bakti yang panjang, saya rasa Saudara Kapolri memiliki kesempatan untuk meninggalkan warisan-warisan yang baik bagi Polri ke depannya. Semoga keyakinan saya ini betul-betul menjadi kenyataan demi kebaikan Polri sebagai institusi yang dicintai masyarakat," tutur Herman
Sementara rekannya, Arteria Dahlan memandang positif kinerja 100 hari kinerja Kapolri. Dia menilai nuansa perbaikan Polri kearah yang lebih baik begitu sangat terasa. Ia melihat, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memahami bahwa persoalan harus dibenahi dari hulu dengan menciptakan seluruh pelayanan yang berbasis kepada pemanfaatan teknologi.
"Soal pelayanan yang berbasis elektronik, itulah hulunya kalau gak diberesin itu yang akan menjadi persoalan. Konsekuensinya gak ada lagi ruang gelap, gak ada ruang abu-abu. Sekarang orang bisa melihat kerja-kerja Polri," kata Arteria.
