REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - - Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati mengatakan, kasus Covid-19 dalam tiga hari terakhir berada di atas angka 18 ribu. Menurutnya, data tersebut menunjukkan gagalnya implementasi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.
"Pada Jumat kemarin ada 18.872 kasus baru dan pada Minggu rekor baru lagi dengan kasus mencapai 21.095 orang. Ini bukti PPKM mikro gagal menekan lonjakan Covid-19," ujar Kurniasih, Senin (28/6).
Dia menyayangkan, sikap pemerintah yang terlalu percaya diri dengan kebijakan PPKM mikro, yang dipercaya dapat menekan lonjakan kasus Covid-19. Justru sebaliknya, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah masih menjadi tiga provinsi dengan kasus tertinggi di Indonesia.
"PPKM mikro nyatanya masih belum melandaikan anak kasus Covid, apalagi menurunkan grafiknya," ujar Kurniasih.
Seharusnya, pemerintah segera menarik rem darurat dengan kembali menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau lockdown. Khususnya di tiga provinsi yang memiliki angka kasus Covid-19 yang tinggi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
"Jangan menunda untuk memberlakukan rem darurat atau PSBB ketat. Namun harus dipikirkan juga, agar penerapan PSBB harus dipikirkan juga agar penerapan PSBB tersebut bisa ramah secara ekonomi," ujar Kurniasih.
PSBB, kata Kurniasih, sangat mendesak bagi tiga provinsi tersebut. Pasalnya, tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) sudah sangat tinggi dan ditakutkan tak dapat menampung pasien Covid-19.
"Belum lagi risiko nakes tertular ketika menangani pasien Covid, nakes jumlahnya tidak bertambah. Namun pasien bertambah dalam jumlah besar, ini kan masalah yang harus diselesaikan dengan cepat," ujar Kurniasih.
