REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR Nasyirul Falah Amru, meminta PLN segera menjalankan dan mempercepat pengerjaan Energi Baru Terbarukan (EBT). Masalah EBT sudah ada di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
“EBT ini sudah harus dijalankan, sudah harus dipercepat pengerjaannya. Kenapa? Karena RUPTL sudah ada,” kata politikus yang biasa disapa Gus Falah ini, dalam siaran persna, Ahad (17/10).
Gus Falah menyarankan agar bisa segera berjalan maka rekonstruksi sistem procurement untuk EBT, PLN jangan memakai kerangka yang sama dengan perusahaan listrik swasta (IPP) fossil. Alasannya, jika dengan kerangka itu, izin dan prosedur pembangkit listrik di PLN berbelit-belit, tidak sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo.
“Belum lagi soal perizinan di daerah dan di kementrian BUMN,” kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Baitul Muslimin Indonesia (PP Bamusi) ini.
Dalam RUPTL baru itu, menurut Gus Falah, ada Pembangkit Listrik Tenaga EBT Base Load, yang mewajibkan PLN terbuka untuk teknologi baru di EBT. “Jangan pakai kacamata kuda. Transmisi dan teknologi jaringan cerdas (smart grid) harus menjadi bagian integral pembangunan EBT,” ujarnya.
Program yang harus menjadi prioritas utama dari RUPTL 2021-2030, menurut Gus Falah, adalah program de-dieselisasi. Menurutnya, sudah semestinya program penggantian pembangkit diesel di seluruh Indonesia harus melibatkan lebih banyak swasta nasional, bukan swasta asing.
“Supaya pembangunan EBT ini juga mendorong munculnya perusahaan swasta nasional yang tangguh dan maju di Indonesia dan regional,” ungkapnya.
