REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan mengalokasikan lebih dari 3 miliar dolar AS atau sekitar Rp 43,5 triliun untuk membiayai pembuatan baterai kendaraan listrik. Dikutip dari Reuters pada Rabu (4/5/2022), dana tersebut akan dialokasikan oleh Departemen Energi dari anggaran infrastruktur senilai 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp 14 ribu triliun yang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden tahun lalu.
Pendanaan tersebut akan digunakan untuk mendirikan dan memperbaiki pabrik baterai. Namun, dana tidak akan digunakan untuk mengembangkan tambang domestik baru untuk memproduksi lithium, nikel, kobalt, dan mineral permintaan tinggi lainnya yang dibutuhkan untuk membuat baterai.
Beberapa dari proyek tersebut menghadapi tantangan lokal dan terikat dalam tinjauan lingkungan dan hukum administrasi. "Sumber daya ini adalah tentang rantai pasokan baterai, yang mencakup produksi, daur ulang mineral penting tanpa ekstraksi atau penambangan baru," kata Gina McCarthy, penasihat iklim nasional Biden.
Ford Motor menyambut baik pengumuman pendanaan tersebut. Menurut mereka, investasi lebih dari 3 miliar dolar AS itu akan memperkuat rantai pasokan baterai domestik, menciptakan lapangan kerja, dan membantu produsen AS untuk bersaing di kancah global. "Kami punya peluang untuk memiliki teknologi ini di AS dan investasi yang diumumkan ini akan membantu kami mewujudkannya," kata penasihat umum Ford Steven Croley dalam pernyataannya.
Diketahui, Biden menginginkan setengah dari kendaraan yang dijual di AS merupakan kendaraan listrik pada tahun 2030. Hal ini diharapkan akan meningkatkan pekerjaan manufaktur, mengungguli China di pasar yang tumbuh dengan cepat, dan mengurangi emisi karbon. Pemerintah juga menjadikan langkah tersebut untuk menjamin kemandirian energi dan mengurangi tekanan inflasi jangka panjang akibat invasi Rusia ke Ukraina.
"Saat kita menghadapi kenaikan harga minyak dan gas, penting untuk dicatat bahwa kendaraan listrik akan lebih murah dalam jangka panjang untuk Amerika," kata Mitch Landrieu, Koordinator Infrastruktur Gedung Putih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika