REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan, situasi Covid-19 di seluruh dunia belum sepenuhnya mereda. Karenanya, ia meminta pemerintah tetap waspada dalam masa transisi dari pandemi menjadi endemi.
"Tetap harus waspada memperhatikan kondisi yang ada di lapangan dan memperhatikan kondisi yang terjadi di dunia," ujar Charles lewat keterangan tertulisnya, Kamis (5/5/2022).
Salah satu caranya adalah kebijakan pembatasan kegiatan jika sewaktu-waktu kembali terjadi lonjakan kasus positif Covid-19. Selain itu, pemerintah juga harus mempercepat pencapaian vaksinasi primer dan vaksin dosis ketiga atau booster.
"Semua riset dan kajian dari lembaga kesehatan di dunia menunjukkan bahwa vaksinasi menurunkan risiko kematian akibat Covid-19. Artinya negara harus bisa memberikan perlindungan optimal bagi rakyat dalam bentuk vaksinasi," ujar Charles.
Organisasi Kesehatan Dunia PBB (WHO) masih menetapkan status pandemi Covid-19. Juru Bicara (Jubir) Pemerintah untuk Covid-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru Reisa Broto Asmoro mengungkap empat indikator yang harus dipenuhi jika ingin menurunkan status pandemi Covid-19 menjadi endemi.
"Indikator pertama adalah positivity rate harus di bawah 5 persen," ujar Reisa saat mengisi konferensi virtual bertema 'Pandemi Belum Usai, Tetap Waspada Meski Kasus Covid-19 Melandai', Senin (21/3/2022).
Selanjutnya adalah angka keterisian tempat tidur (BOR) di rumah sakit harus memenuhi ketentuan 5 persen. Pihaknya mencatat saat ini angka BOR memang terus mengalami penurunan. Namun, dia melanjutkan, angka BOR masih di atas 5 persen. Bahkan, Reisa mengakui kasus Covid-19 di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan negara tetangga.
Indikator ketiga adalah laju transmisi atau Rt harus di bawah 1. Artinya kalau sudah di bawah angka 1 maka memang penularan virus di lingkungan sudah rendah. Ini yang harus bisa tercapai. Terakhir adalah vaksinasi yang harus dosis lengkap iti lebih dari 70 persen dari total populasi.
