REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan, agar pemerintah lebih memperhatikan permasalahan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) terhadap hewan ternak yang telah bermunculan di sejumlah daerah. Permasalahan PMK perlu segera dituntaskan terutama menjelang Idul Adha 2022 karena dikhawatir dapat berdampak terhadap rantai pasokan daging nantinya.
“Kami berharap pemerintah serius menangani penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak yang telah menjangkiti di berbagai daerah, termasuk wilayah sentra hewan ternak. Kita juga harus bisa memastikan stok hewan ternak untuk keperluan kurban pada hari raya Iduladha tahun ini aman walaupun PMK tengah merebak,” ujar Puan dalam keterangannya, Rabu (18/5/2022).
Puan menambahkan, jika pengendalian PMK tidak dilakukan dengan baik, peternak akan terpuruk dan hal ini pastinya akan mengganggu rantai pasok daging yang ujungnya berpengaruh kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah diminta memperhatikan kegelisahan peternak yang daerahnya belum ada penyebaran PMK.
Puan mendorong sebelum Hari Raya Qurban, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah perlu melakukan antisipasi. “Meskipun persentase kematian terhadap hewan ternak akibat PMK tidak terlalu tinggi, apabila tidak diatasi dengan optimal akan membuat harga ternak jatuh dan mempengaruhi pasokan daging,” ujarnya.
Puan menegaskan, meski PMK ini tengah marak, peternak diminta untuk tidak khawatir berlebihan dan selalu melakukan pengawasan terhadap hewan-hewan ternak. PMK dapat diobati dengan melakukan isolasi ternak yang positif PMK dengan tidak memindahkannya sampai benar-benar sembuh agar tidak menularkan ke ternak lainnya dan memberi obati secara rutin.
Kemudian terus berkoordinasi dengan dinas terkait agar penelusuran dapat segera dilakukan ke daerah-daerah sekitarnya. Dalam kebijakan pembatasan lalu lintas serta karantina ketat terhadap ternak dalam upaya penghentian penyebaran PMK, Pemerintah diingatkan untuk terus mendampingi para peternak.
Puan khawatir pengetatan lalu lintas ternak berdampak panjang pada rantai pasok daging. “Banyak peternak yang mengeluhkan ternaknya tak bisa dibongkar di beberapa wilayah yang merebak PMK. Ini harus jadi perhatian karena semakin lama hewan tertahan di kapal, akan berdampak pada kesehatan dan kualitasnya,” ucapnya.
Lebih lanjut mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) tersebut meminta pemerintah mendengarkan aspirasi peternak yang meminta untuk tidak menjadikan merebaknya PMK sebagai alasan mengimpor sapi. Pemerintah diharapkan tetap memprioritaskan pasokan ternak dari dalam negeri dan melakukan sosialisasi pencegahan penyakit PMK.
DPR RI melalui fungsi pengawasannya akan terus memantau dan terlibat dalam penanganan PMK melalui Alat Kelengkapan Dewan terkait bersama Pemerintah segera mengambil langkah-langkah antisipasi yang dapat menindaklanjuti berbagai dampak akibat PMK, termasuk dalam pengantisipasian Iduladha. Kerja sama yang baik antar stakeholder diharapkan dapat segera mengakhiri penyebaran penyakit PMK ini.
“Harus dibuat prosedur yang baik, khususnya dalam distribusi hewan ternak ketika Idul Adha nanti,” imbuhnya.
