REPUBLIKA.CO.ID, BALI - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai parlemen mempunyai peran unik dalam penanganan bencana. Ia menekankan pentingnya peran parlemen dalam memitigasi dan menangani bencana di setiap negara.
"Parlemen berada dalam posisi yang unik dalam penanganan bencana: sebagai katalis pembuatan kebijakan, menjembatani kepentingan berbagai pihak, dan mewakili konstituen," kata Puan, saat memberikan pidato kunci dalam Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 di Bali, Kamis (26/5/2022).
Puan melihat dukungan parlemen menjadi kunci terwujudnya kerjasama dunia dalam hal penanganan kebencanaan.
GPDRR merupakan pertemuan global khusus kebencanaan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelenggarakan agenda tersebut setiap dua tahun sekali dan kali ini Indonesia kebagian sebagai tuan rumah.
Di hadapan delegasi dari berbagai negara yang hadir, Puan menyebut ada empat peran penting parlemen Indonesia dalam mendukung penanganan bencana yang dijalankan pemerintah RI. "Pertama, memperkuat kebijakan pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup,” papar Puan.
Kedua, lanjutnya, mendukung kebijakan manajemen bencana yang dapat melibatkan peran serta seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat umum, dan industri. Ketiga, memberikan landasan hukum dalam mengelola pembangunan yang berwawasan lingkungan dan manajemen bencana.
"Keempat, memberikan anggaran yang cukup dalam pengurangan risiko dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana," kata Puan.
Parlemen di Indonesia dan berbagai belahan dunia, papar politikus PDIP ini, semakin menyadari peran strategis dalam penguatan kerjasama internasional untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Isu lingkungan ini bahkan menjadi salah satu perhatian bersama di acaraInter Parliamentary Union (IPU).
Sebagai Presiden Majelis IPU ke-144 di Bali, 20 -24 Maret 2022 lalu, Puan telah memimpin disepakatinya Deklarasi Nusa Dua. Deklarasi ini terkait upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Dalam Deklarasi Nusa Dua, parlemen-parlemen negara dunia menegaskan komitmen untuk penguatan aksi nasional untuk mewujudkan komitmen global, yaitu mencapai net zero emission. "Serta dukungan terhadap pembiayaan iklim bagi negara berkembang sebesar US$ 100 miliiar yang harus segera dipenuhi," ungkap putri Megawati Soekarnoputri ini.
Di tingkat regional, ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA), menurut Puan, juga mendorong kerjasama guna mewujudkan ASEAN Vision 2025 on Disaster Management. "Menyadari pentingnya Kerjasama internasional, DPR-RI siap bergerak bersama dengan parlemen negara-negara lain untuk memperkuat peran dalam pengurangan resiko bencana.Sekarang adalah saatnya untuk segera bertindak tanpa menunda," kata Puan.
Berbagai upaya di tingkat internasional, menurut Puan, harus dibarengi dengan penguatan pondasi internal negara. Kata dia, pondasi internal negara perlu diarahkan dalam membangun kedaulatan pangan, industri ramah lingkungan, optimalisasi energi baru dan terbarukan, serta pembangunan berwawasan ketahanan menghadapi bencana.
Menutup pidatonya, Puan mengungkapkan keyakinannya bahwa konferensi yang digelar PBB ini akan mampu menghasilkan rumusan yang tepat yang dapat di implementasikan dalam memperkuat resilience dalam menghadapi bencana dan pembangunan berkelanjutan.
