Oleh : Ai Maryati Sholihah, Wakil Sekjend Fatayat NU
REPUBLIKA.CO.ID, Salah satu capaian kesejahteraan sebuah bangsa sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang diukur melalui indeks pembangunan manusia maupun pembangunan gender (persamaan laki-laki dan perempuan).
Hingga saat ini IPM Indonesia masih dalam rerata 71 persen di bawah IPM laki-laki 75 persen dan IPM perempuan menduduki 69 persen.
Hal tersebut menunjukkan perlu kerja keras dan kerja cerdas bangsa ini dalam menggapai peningkatan kualitas hidup. Sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi menjadi faktor yang menempatkan pencapaian tersebut.
Bagaimana dengan pemberdayaan gender? Yang mampu mempersempit jurang kesenjangan laki-laki dan perempuan pada peran aktif dalam dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi. Perempuan dalam panggung parlemen pada 2019 masih menempati 118 dari 575 anggota DPR RI.
Masa yang mengalami percepatan perubahan sosio kultur, dari manual ke mekanik, dari konvensional ke virtual dan era keterbukaan informasi publik, ranah pemberdayaan masyarakat sipil tetap menjadi kepentingan strategis dalam mengawal perubahan tersebut.
Masyarakat sipil memiliki infra dan suprastruktur yang berhasil membendung ancaman, hambatan dan tantangan berputarnya roda kehidupan, sosial politik, kepemimpinan, dan peradaban secara apik.
Salah satunya adalah penempatan nilai-nilai luhur sebagai sesuatu yang diyakini dapat memandu, mengarahkan dan menjadi pedoman dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.
Untuk itu masyarakat sipil yang bergerak dalam keislaman yakni Nahdlatul Ulama merupakan penentu yang menjawab tantangan zaman dalam derasnya perubahan-perubahan tersebut.
Islam ahlussunah waljamaah menjadi sentra peradaban dunia yang mampu membendung ancaman terhadap ketahanan NKRI dan Bhineka tunggal ika di Indonesia.
Salah satu badan otonom yang diyakini mampu membangun landasan peradaban perempuan di dunia, nasional dan internasional yang bersumber dari NU adalah Fatayat Nahdlatul Ulama yang memiliki komunitas khusus, unik dan berkarakter menjadi sebuah pertaruhan nilai dan gagasan dalam meracik Islam aswaja menjadi dasar perjuangan gerakan perempuan.
Infiltrasi nilai aswaja dengan feminism serta mainstreaming gender gerakan perempuan nasional akan melahirkan sebuah tata nilai baru untuk menjawab problematika perempuan Indonesia.
Dalam dimensi kebangsaaan, dua nilai fundamental keormasan dan gerakan perempuan Islam menjadi jawaban atas keresahan berbagai kelompok menjawab tantangan kesejanteraan perempuan yang masih banyak tidak mampu terjawab diakibatkan cara berpikir kebangsaan yang parsial, dan tidak menempatkan kepentingan berbangsa menjadi kedudukan paling utama sehingga gerakan perempuan terkesan serpihan tanpa mengakomodasi nilai perjuangan kebangsaan yang inklusif, moderat, dan berlandaskan nilai-nilai ke-Indonesiaan.
Dengan demikian diperlukan strategi nasional dalam menjaring tokoh-tokoh pemudi yang siap berkiprah dalam menentukan masa depan kepemimpinan yang bersumber dari masyarakat sipil perempuan yakni perempuan nahliyin dalam Fatayat NU.
Kongres Fatayat NU 2022 pada 14 Juli-17 Juli ini merupakan tonggak konsolidasi nasional dalam mewujudkan pertarungan nilai, gagasan dan kepemimpinan dalam mengakomodasi beragam potensi perempuan NU sebagai symbol masyarakat sipil dan visi kepemimpinan Ketua Umum.
Sehingga akan lahir pemimpin perempuan muda NU yang moderat, cakap, inklusif dan berdaya saing tinggi.
Pertaruhan nilai-nilai tersebut memposisikan Fatayat NU bukan bekerja pada satu kepentingan politik tertentu maupun partai politik tertentu, melainkan berkomitmen kuat terhadap keumatan, kebangsaan dan tegaknya demokrasi di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika