REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima akan mendorong dan mendukung pengembangan wilayah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS). Rencana atau inisiasi pengembangan wilayah BPKS ini telah diusung oleh Pj Gubernur Aceh beserta perangkat daerah di dalamnya.
"Pengembangan wilayah regional development untuk Aceh, yang ternyata inisiasi untuk berkembang itu sudah ada yang direncanakan oleh pak gubernur, kemudian DPRA, tokoh masyarakat Pak Mualim dan Pak Wali Kota Aceh. Ke depan itu seperti apa dan ini butuh ada keputusan politik baik di tingkat Aceh maupun di tingkat pusat," kata Aria.
Menurut Aria, pihaknya akan memfasilitasi pertemuan. "Nanti Pak Gub akan mengirim surat kepada Komisi VI dan kita akan undang stakeholder yang tadi direncanakan itu. Sudah jelas antara menteri investasi, menteri BUMN, kemudian mungkin dirjen dari PUPR, dan juga dari Kementerian Koperasi dan pariwisata terkait pengembangan Aceh khususnya untuk wilayah Sabang dan pengelolaannya terutama," katanya.
Hal itu diungkapkan usai melakukan pertemuan dengan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki dan dewan kawasan Sabang, bupati Aceh Besar, wali kota Sabang, kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), dan seluruh deputi BPKS di Ruang Pendopo Gubernur Aceh, Senin (8/8/2022). Dalam kesempatan tersebut, Komisi VI DPR RI berpendapat pengembangan kawasan BPKS ini penting.
Terutama pengembangan di sektor perikanan, pertanian, perkebunan, sumber daya alam, hingga sektor pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia di dalamnya, juga infrastruktur lainnya. Mengingat, potensi geografis Sabang begitu luar biasa dan langkah ini akan ditindaklanjuti oleh Komisi VI DPR RI.
Aria Bima pun memaparkan hal-hal apa saja yang perlu mendapatkan dukungan. Di antaranya kelengkapan prasyarat dasar dan infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar ini akan mengubah aset yang tidak produktif, menjadi sumber daya yang produktif. Terutama di masing-masing sektor yaitu di sektor perikanan, pariwisata, pertanian, perkebunan, dan di sektor sumber daya alam.
"Seperti rapat siang hari siang tadi juga terkait infrastruktur itu antara lain soal kelistrikan, telekomunikasi. Kemudian ada jalan pelabuhan itu ditingkatkan kembali dan tidak hanya anggaran yang 66 miliar saja. Inilah semangat dari pemerintah daerah beserta struktur tokoh masyarakat yang di Aceh ini kita akan sambut dalam pertemuan yang tentunya punya bobot politik untuk mengambil satu keputusan," ungkapnya.
Saat ditanya keoptimisannya apakah BUMN nantinya mau dan berkomitmen membangun BPKS, Aria Bima optimistis BUMN akan kompak dan berkomitmen dalam membangun BPKS. Ini mengingat jika BUMN bisa secara serentak membangun Mandalika, mengapa hal demikian tidak dapat terjadi di Sabang yang potensi daerahnya sangat besar.
"Bagaimana tidak optimistis, tadi dikatakan sehingga lebih luar biasa di sini daripada Mandalika, lebih luas di sini daripada NTT atau Labuan bajo baik secara resources yang dipaparkan, dan terlihat tadi dengan letak geopolitik ekonominya. Saya kira Sabang yang menjadi episentrum ekonomi baru bisa berkembang dari berbagai sektor di posisi yang dekat dengan wilayah Singapura dan sebagainya," katanya.
Terakhir, Aria Bima menyatakan optimisme itu tidak dapat terjadi begitu saja jika pengembangan di BPKS tidak menjadi program prioritas pemerintah di sektor infrastruktur. Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki berterima kasih atas kehadiran dan dukungan bagi pengembangan kawasan BPKS. Dirinya berharap semoga pengembangan ini dapat segera dilaksanakan dan menjadi legacy dari semua yang hadir dalam acara tersebut.
