REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diserukan menjaga ketahanan energi, dengan ketersediaan stok pasokan menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Ini penting diperhatikan agar tak terjadi krisis energi ke depan, seperti menimpa Sri Lanka yang mengalami kebangkrutan, akibat tak memiliki ketahanan energi dan pangan.

Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menekankan hal itu, agar kenaikan harga BBM tidak sampai terjadi kelangkaan energi di masyarakat. Sebab bila hal itu terjadi, maka akan merembet ke banyak hal, seperti ketahanan pangan yang juga akan terancam.

Karena itu, Sumarjaya juga berharap pemerintah jaga juga aktivitas impor. Ia melihat, sektor energi dan pangan bisa mengalami goncangan hebat di masa depan, bila impor kedua sektor itu tak dijaga.

“Kita melihat ketahanan pangan dan energi masih banyak yang impor. Saya melihat kondisi kita yang terjadi saat ini dan berpotensi memburuk ke depan adalah masalah ketahanan pangan dan energi," kata dia, Senin (5/9/2022).

Kedua hal itu akan menjadi substansi pokok ke depan. Inilah tugas dari KPPU, BSN, BPKS, dan BP Batam untuk mengawasi masuknya arus barang impor dan menggenjot ekspor. Anggota Parlemen asal Bali ini, menambahkan banyak negara jatuh, berawal dari ketahanan energinya yang lemah.

Kemudian, disusul pandemi yang tak berkesudahan disusul perang Rusia-Ukraina, menyebabkan ketahanan energi di sebagian negara berkurang. Harga energi sangat mahal. Sementara ekspor neraca perdagangan mereka minus tidak bisa pinjam dana ke mana pun dan akhirnya tidak bisa impor enegi.

"Pada gilirannya, negara itu pun runtuh. Karena begitu juga perekonomiannya. Di Sri Lanka, misalnya. Negaranya sudah tidak bisa pinjam uang kemana-mana, lalu tidak bisa beli energi untuk bahan bakar,” tambahnya.

Pemerintah, lanjut Demer, harus didorong menciptakan surplus perdagangan lewat empat badan tersebut di atas. Dengan produksi surplus, berarti bisa melakukan ekspor. "Saya berharap dengan perdagangan yang surplus kita masih dipercaya banyak negara,” ujarnya.