REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Universitas Krisnadwipayana (Unkris) akan bersinergi dengan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) terkait implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kesepakatan kerja sama ditandatangani Rektor Unkris Dr Ayub Muktiono dengan Ketua Umum PPAD Letjen TNI (Purn) Doni Monardo disaksikan Dewan Pembina Yayasan Unkris Prof Gayus Lumbuun di Kampus Unkris Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat, pada Senin (5/9/2022).
Adapun ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi pertukaran informasi terkait pelaksanaan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Doni Monardo dalam sambutannya menyatakan, banyak persoalan yang bisa disinergikan antara Unkris dengan PPAD. Mulai dari persoalan kesehatan, lingkungan, dan juga kebangsaan.
"PPAD menjadi organisasi purnawirawan TNI yang tentu anggotanya memiliki pengalaman dan wawasan luas melihat persoalan-persoalan masyarakat yang muncul dan bagaimana mengatasinya,” kata Doni dalam siaran persnya Ahad (11/9/2022).
Sementara perguruan tinggi dalam hal ini Unkris, lanjut Doni, memiliki banyak SDM dan akademisi yang andal dalam sejumlah keilmuan. Jika kedua pihak bersinergi maka tentu persoalan yang dijumpai di lapangan bisa dicarikan solusi atas dasar tinjauan keilmuan dan empiris atau pengalaman. “Sinergi ini akan menghasilkan solusi yang lebih tepat dan mudah implementasinya,” jelas dia.
Doni juga menyinggung soal revisi UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang sudah diusulkan sejak awal 2021. Doni yang pernah menjabat sebagai Ketua Satgas Penanganan Covid-19 menyebutkan bahwa masukan dari kaum akademisi sangat penting dan strategis agar revisi UU Kekarantinaan Kesehatan lebih bersifat implementatif.
"Dalam UU Kekarantinaan Kesehatan yang saat ini ada, pemerintah kesulitan menerapkan karantina wilayah saat terjadi wabah lantaran adanya tanggung jawab membiayai kebutuhan dasar hidup masyarakat," ungkap Doni.
Tak hanya persoalan revisi UU Kekarantinaan Kesehatan, dalam kesempatan tersebut Doni juga menekankan pentingnya kedaulatan lingkungan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Kedaulatan lingkungan harus mendapatkan perhatian dari semua pihak termasuk akademisi. "Karena tingkat pencemaran lingkungan sudah luar biasa. Pangan kita sudah tercemar, laut sudah tercemar, air sudah tercemar, tanah juga tercemar," kata dia mengingatkan.
Jika persoalan lingkungan tersebut tidak segera diatasi, menurut Doni, imbasnya tidak hanya pada rusaknya ekosistem lingkungan tetapi juga berdampak pada kesehatan, ekonomi, dan sektor lainnya.
Adapun Prof Gayus menjelaskan bahwa Unkris siap bersinergi dengan PPAD terutama terkait kedaulatan lingkungan ini. "Menyimak sambutan Pak Doni, memang persoalan kedaulatan lingkungan tidak mungkin kita abai terus menerus, mengingat persoalan pencemaran baik air, udara, maupun daratan, sudah semakin memprihatinkan," jelas dia.
Prof Gayus bahkan berjanji akan membuka sesi diskusi atau seminar untuk membahas secara khusus terkait kedaulatan lingkungan ini dengan melibatkan para ahlinya. "Unkris ingin mencoba menjadi bagian dari solusi atas persoalan kedaulatan lingkungan ini," tambahnya.
Rektor Unkris Ayub Muktiono melontarkan hal senada. Menurutnya persoalan kedaulatan lingkungan bisa dilihat dari berbagai sisi keilmuan termasuk ilmu hukum dan ekonomi. "Kami siap bersinergi dengan PPAD untuk memberikan masukan kepada pemerintah terkait kedaulatan lingkungan dan mencarikan solusi dari sisi keilmuan," tandas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika