REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah untuk melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial (Bansos). Menurut dia, masih ada kendala dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) kepada para keluarga penerima manfaat.“Kendalanya, data-data yang belum mutakhir. Ada yang meninggal tapi terdata,” kata Ace kepada wartawan, Senin (19/9/2022).
Politikus Golkar ini menjelaskan, pemerintah pusat dan daerah mesti melakukan pemutakhiran data. Hal ini dilakukan agar BLT yang disalurkan tepat sasaran."Saya minta pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi sehingga bantuan sosial tepat sasaran dan tepat waktu," jelasnya.
Ketua DPD Golkar ini meminta, penerima BLT BBM bisa mengoptimalkan bantuan tersebut untuk kebutuhan dasar seperti sembako.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini juga aktif meninjau langsung penyaluran BLT BBM di sejumlah daerah. Pemerintah dalam program ini sudah menyiapkan anggaran senilai Rp 12,4 triliun. BLT BBM tersebut dibagikan senilai Rp 150 ribu untuk empat bulan, totalnya sejumlah Rp 600 ribu.
BLT BBM disalurkan kepada 20,6 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia atau 461 kabupaten/kota. Bantuan tersebut diberikan pemerintah guna meningkatkan daya beli masyarakat, di tengah ancaman krisis global. Bantuan subsidi BBM juga diberikan kepada para pekerja dengan jumlah nominal yang sama.
