REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta pemerintah mengoptimalkan program ketahanan pangan nasional, terutama saat dinamika krisis pangan mengancam sejumlah negara.
"Sebentar lagi kita akan masuk tahun 2023 yang akan sangat menantang, terutama persoalan ketahanan pangan. Menghadapi ancaman krisis pangan global maka memperkuat ketahanan pangan harus menjadi prioritas utama," Muhaimin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (4/11/2022).
Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dalam menghadapi ancaman krisis pangan global. Dia menilai komitmen itu bisa terealisasi dengan baik apabila setiap kementerian dan lembaga terkait bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan nasional.
"Presiden berulangkali menyampaikan komitmen untuk terus meningkatkan produksi dan menjamin kecukupan pangan dalam negeri, ini yang harus dipegang setiap kementerian dan lembaga," ujarnya.
Selain itu, dia menyoroti realisasi serapan anggaran ketahanan pangan yang belum optimal. Menurut dia, rendahnya serapan anggaran ketahanan pangan menjadi persoalan tersendiri yang perlu disikapi secara tegas.
"Saya heran realisasi anggaran ketahanan pangan masih rendah, baru mencapai 40,7 persen per 30 September 2022. Ini perlu ketegasan pemerintah menggenjot belanja anggaran ketahanan pangan," katanya.
Dia menilai penambahan anggaran ketahanan pangan hingga Rp 95 triliun pada 2023 sebagai keputusan tepat dalam mendorong ketersediaan, akses, dan peningkatan kualitas pangan.
Namun, Muhaimin mengingatkan setiap pemangku kebijakan agar lebih optimal memanfaatkan dana tersebut untuk tercapainya program ketahanan pangan nasional. Menurut dia, komitmen pemerintah pusat maupun daerah harus sejalan dengan semangat mewujudkan ketahanan pangan nasional sehingga Indonesia kuat dan bebas dari ancaman krisis pangan.
