REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menanggapi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly yang telah melantik Silmy Karim sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Ia memberi beberapa saran untuk kinerja imigrasi yang lebih baik.
Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah secara khusus menegur Dirjen Imigrasi. Mengingat kinerjanya dianggap tak maksimal selama ini. "Saya fokus pada dua hal, peningkatan pelayanan keimigrasian dan penegakan hukum. Dalam bidang keimigrasian, saya ingin imigrasi lebih ramah dan senantiasa melayani seluruh WNI maupun WNA. Berikan pelayanan yang efektif dan efisien, jangan ada lagi yang mempersulit," ujar Sahroni lewat keterangannya, Kamis (5/1/2023) lalu.
Selanjutnya, ia meminta Dirjen Imigrasi dalam penegakan hukum dan keamanan harus memantau pergerakan seluruh warga negara asing (WNA) yang berada di Indonesia. Agar tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan selama berada di Indonesia.
"Awasi ketat traffic (manusia) keluar-masuk negara kita. Terlebih yang sudah menjadi subjek pencegahan dan penangkalan," ujar Sahroni.
Dirinya ingin melihat kinerja imigrasi yang lebih baik. Dirjen Imigrasi harus lakukan gebrakan-gebrakan inovatif jika ingin alami perubahan, sehingga nantinya imigrasi mampu berikan pelayanan maksimal.
"Dengan ini saya harap kinerja Ditjen Imigrasi bisa jadi lebih baik dari segala aspek. Karena kita tau imigrasi ini etalasenya RI, makanya sangat penting imigrasi untuk bisa berikan layanan yang prima," ujar Sahroni.
"Sudah tidak zamannya lagi ada hal-hal rumit di sektor keimigrasian. Ini juga menyambung keinginan presiden yang ingin membawa semangat reformasi di tubuh imigrasi," sambung politikus Partai Nasdem itu.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly melantik Silmy Karim sebagai direktur jenderal (dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Silmy menggantikan Widodo Ekatjahjana yang sebelumnya menjabat pelaksana tugas (plt).
Yasonna melanjutkan, pejabat yang diambil sumpah juga harus menjunjung tinggi etika jabatan dan bekerja dengan sebaik-baiknya ,termasuk menjaga integritas dan tidak akan menyalahgunakan kewenangan. Sementara itu, usai dilantik Silmy berharap dukungan Yasonna.
Dirut Krakatau Steel itu itu berharap dukungan dari semua pihak di lingkungan Kemenkumham, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam melaksanakan tugas. Tujuannya untuk menjadikan imigrasi yang lebih baik.
"Saya izin bergabung dengan keluarga besar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi," kata Silmy.
