REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyakit kecacingan atau yang lebih dikenal dengan cacingan dinilai masih kerap disepelekan masyarakat. Menurut Ketua PP IDAI, dr Piprim Basarah Yanuarso SpA(K), cacingan sangat merugikan.
"Kecacingan ini penyakit lama dan enggak keren, tapi penting, mengapa? Karena ketika seorang anak mendapatkan kecacingan, sangat merugikan potensi sebagai penerus bangsa," kata dia saat memberi sambutan dalam webinar "Cacingan Pada Anak” dari IDAI, Jumat (3/2/2023).
Dr Piprim mengatakan, cacingan merupakan salah satu penyakit parasit sejak ratusan tahun lalu. Sebagai parasit, cacingan akan menggerogoti nutrisi sehingga bisa menyebabkan anemia bahkan stunting pada anak. Ketika nutrisi anak digerogoti, tentunya akan menyebabkan malnutrisi kronik.
Anak yang mengalami cacingan dapat menyebabkan anemia, IQ rendah, dan sulit konsentrasi. “Di sekolah bodoh, tidak bisa bersaing dengan anak-anak lain karena nutrisi dan IQ rendah. Jangan salah, kecacingan bisa bikin sumbatan usus, ada juga yang tidak bisa BAB gara-gara ususnya kesumbat cacing dalam jumlah besar,” kata dia.
Biasanya, cacingan terkait higienitas dan sanitasi. Perilaku hidup bersih dan sehat sangat penting untuk mencegah cacingan. Saat ini, selain ada anjuran memakai masker pasca-Covid-19, kebiasaan mencuci tangan juga sangat penting sebagai bentuk preventif.
Hal lain yang perlu dilakukan yakni rutin memotong kuku, cuci tangan sebelum makan, dan buang air pada tempatnya. Selain pencegahan, dr Piprim juga mengingatkan disiplin dalam pengobatan, termasuk mengikuti program pemerintah yang sudah ada. Tujuannya agar Indonesia tetap memiliki generasi unggul yang pertumbuhannya tidak digerogoti oleh cacing.
Dalam program pemerintah, Februari menjadi bulan pemberian obat pencegahan massal kecacingan sekaligus vitamin A. Anak Indonesia sampai di pelosok dapat mendapatkan obat tersebut secara gratis di layanan primer.
Secara nasional, ada sebanyak 2,8 persen balita di Indonesia menderita cacingan pada 2021. Sulawesi Barat memiliki prevalensi tinggi sekitar 12,2 persen dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 12 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika