Oleh : Andri Saubani, Redaktur Polhukam Republika
Mengapa Muhaimin baru diperiksa sekarang setelah kasus berlalu lebih dari 10 tahun? Mengapa pemanggilan Muhaimin dilaksanakan tak lama setelah ia dideklarasikan sebagai cawapres Anies? Pertanyaan-pertanyaan itu sudah dijawab secara diplomatis dan normatif oleh petinggi KPK, meski sebagian publik menaruh curiga adanya politisasi kasus menjelang pilpres.
Isu yang kedua adalah, imbauan Menag RI Yaqut Cholil Qoumas kepada masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat dan menggunakan agama sebagai alat politik. Yaqut menyampaikan hal tersebut di Garut, Jawa Barat, pada Ahad (3/9/2023) saat menghadiri Tablig Akbar Idul Khotmi Nasional Thoriqoh Tijaniyah ke-231 di Pondok Pesantren Az-Zawiyah, Tanjung Anom, Garut.
Menurut Yaqut, harus dicek betul. Pernah atau tidak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini, memecah belah umat. Kalau pernah, Yaqut menegaskan, calon pemimpin itu jangan dipilih.
Yaqut juga meminta masyarakat tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Ia menegaskan, agama seharusnya dapat melindungi kepentingan seluruh umat, seluruh masyarakat, seluruh golongan.
Sulit rasanya untuk tidak menduga-duga bahwa imbauan Menag Yaqut di atas tidak menyasar pada salah satu capres. Momentum keluarnya imbauan Menag pun pas dengan deklarasi pasangan Anies-Muhaimin.
Tidak bisa dipungkiri, Anies selama ini menjadi tokoh yang lekat dengan citra politik identitas merujuk pada sejarah Pilkada DKI Jakarta pada 2017 saat ia bertarung melawan incumbent Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Saat itu, Anies diyakini bisa menjadi gubernur DKI Jakarta setelah mendapatkan dukungan dari kelompok Islam garis keras.
Reuters saat wawancara eksklusif mereka dengan Anies di Singapura pada September 2022, menyebut Anies, yang menganut Islam moderat, terlihat tidak berbuat banyak untuk memperbaiki keretakan kalangan agama dan masyarakat umum yang melebar di negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Namun, dalam wawancara itu Anies merespons, bahwa kebijakan-kebijakannya sebagai gubernur telah 'menyatukan warga Jakarta'.
"Sebelum, orang-orang membuat asumsi terhadap saya dan apa yang saya pegang teguh dan lakukan sebagai gubernur. Sekarang saya telah menjabat lima tahun (sebagai gubernur), jadi nilailah saya berdasarkan realitas dan rekam jejak," kata Anies.
