REPUBLIKA.CO.ID, WELLINGTON -- Pemerintah Selandia Baru mengumumkan strategi perubahan iklim yang baru. Dalam strategi itu, Selandia Baru berencana membangun infrastruktur yang lebih kuat dan mendorong produksi energi bersih.
Selandia Baru juga mengumumkan akan mendukung teknologi mitigasi iklim dan memperluas hutan. "Kami harus bekerja sama untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan mempersiapkan dampaknya di masa depan," kata Menteri Perubahan Iklim Selandia Baru Simon Watts dalam pernyataanya, Rabu (10/7/2024).
Watts menambahkan strategi baru ini dibangun dari lima pilar dan menekankan komitmen pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan iklimnya. Pilar-pilar itu adalah memastikan infrastruktur yang kuat dan mempersiapkan masyarakat, adanya pasar kredibel yang mendukung transisi iklim, energi iklim harus berlimpah dan terjangkau, adanya inovasi iklim dan solusi berbasis alam untuk mengatasi perubahan iklim.
Pada tahun 2023, Komisi Perubahan Iklim Selandia Baru mengatakan negara itu belum berada di dalam jalur untuk mencapai tujuan-tujuan iklimnya yang ditargetkan tercapai pada akhir dekade ini. Komisi itu mengatakan masih banyak hal yang harus diubah, rintangan yang harus diatasi, dan investasi yang harus ditambah.
Komisi Perubahan Iklim merupakan kelompok pakar yang didanai pemerintah tapi dijalankan dengan independen.
Pemerintah yang berkuasa November tahun lalu mencabut sejumlah kebijakan lingkungan. Termasuk mencabut larangan eksplorasi minyak dan gas dan menghapus gas pertanian dari skema perdagangan emisi.
Watts mengatakan pemerintah Selandia Baru akan mengkonsultasikan rencana penurunan emisi untuk periode 2026 sampai 2030. Rencana ini akan membentuk respons dasar pengurangan emisi Selandia Baru agar sesuai dengan tujuan-tujuan iklimnya.
Selandia Baru ingin mencapai nol emisi pada tahun 2050, tapi tidak termasuk metana biogenik dan mengurangi emisi metana biogenik sebesar 24-47 persen pada 2050.
Rencana Pengurangan Emisi (ERP) Selandia Baru menguraikan tindakan spesifik di berbagai sektor, termasuk energi, transportasi, dan lain-lain untuk memenuhi anggaran emisi dan target jangka panjang. ERP pertama dirilis pada Mei 2022.
Ikuti Whatsapp Channel Republika