REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengumumkan mundur dalam pencalonan presiden pada November mendatang, Wakil Presiden AS Kamala Harris berpotensi menjadi calon presiden dari Partai Demokrat. Lalu, bagaimana sikap dan rekam jejak Kamala Harris terkait perubahan iklim?
Sikap Harris terkait iklim dan energi mirip dengan Presiden Joe Biden. Sepanjang kariernya, Harris menegaskan bahwa energi bersih dan keadilan lingkungan adalah prioritasnya.
Ketika Biden mengumumkan Harris sebagai pasangannya dalam pemilihan tahun 2020, ia menekankan sikap kerasnya terhadap perusahaan minyak besar ketika ia menjabat di posisi-posisi penting di California. Ia mencatat tuntutan hukum yang ia lancarkan sebagai jaksa wilayah San Francisco dari tahun 2004 hingga 2011 dan kemudian sebagai jaksa agung negara bagian tersebut hingga Januari 2017, ketika ia menjadi senator AS.
Pada Pertemuan Perubahan Iklim PBB tahun lalu (COP28) di Uni Emirat Arab, Harris memulai debutnya di negosiasi iklim internasional. Dalam pertemuan itu, ia mengumumkan komitmen senilai 3 miliar dolar AS untuk Dana Iklim Hijau dan menyampaikan pidato internasional pertamanya yang berfokus pada iklim.
Sebagai wakil presiden, Harris juga terlibat dalam peluncuran kebijakan Badan Perlindungan Lingkungan yang menangani masalah keadilan lingkungan yang sudah berlangsung lama, seperti program bernilai miliaran dolar untuk mengganti pipa bertimbal dan cat bertimbal di seluruh negeri.
Dikutip dari ABC News, Senin (22/7/2024) sebagai senator AS, Harris adalah salah satu sponsor awal Green New Deal, sebuah cetak biru tidak mengikat untuk mentransisikan AS menuju 100 persen energi bersih dalam satu dekade. Green New Deal pertama kali diperkenalkan anggota House of Representative Alexandria Ocasio-Cortez dan Senator Edward Markey pada bulan Februari 2019.
Proposal iklim ini juga mencakup jaminan pekerjaan bagi para pekerja yang dirumahkan dan seruan untuk sistem perawatan kesehatan nasional. Pada tahun 2019, sebagai calon presiden, Harris meluncurkan rencana untuk menghabiskan 10 triliun dolar AS untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan tujuan mencapai ekonomi tanpa emisi pada tahun 2045.
Harris juga menyerukan biaya polusi iklim yang akan membuat para pencemar membayar karena mengeluarkan gas rumah kaca ke atmosfer. Harris juga mengindikasikan pemerintahannya akan memperkuat penegakan hukum dan penuntutan terhadap perusahaan-perusahaan bahan bakar fosil.
Selama kampanye kepresidenannya pada tahun 2020, Harris mengatakan bakal membentuk Kantor Akuntabilitas Keadilan Iklim dan Lingkungan yang independen. "(Lembaga ini) mewakili pandangan masyarakat garis depan, melakukan penelitian tentang masalah dan tren di masyarakat garis depan, mengukur biaya dan manfaat dari tindakan federal terhadap masyarakat garis depan, dan memantau kepatuhan pemerintah," katanya saat itu.
Dalam forum tentang perubahan iklim CNN pada 2020, Harris mengatakan ia menentang fracking dan pengeboran lepas pantai. Ia juga menegaskan bakal melarang sewa bahan bakar fosil di lahan publik jika terpilih sebagai presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika